BATAM (HAKA) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi dan penerapan Sistem Pencairan Ringkas (Si Pangkas) melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan CMS terintegrasi, di Aston Hotel Batam, Kamis (10/8/2023).
“Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan juga mesti memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,” katanya.
Ansar menyampaikan, pengelolaan keuangan daerah, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Sejauh ini kata Ansar, Pemprov Kepri juga terus berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, profesional dan bebas dari praktik korupsi.
Pemerintah Provinsi Kepri, kata dia, sangat mendukung setiap inovasi elektronifikasi berbasis digital dalam upaya percepatan tata kelola keuangan.
“Sehingga kinerja yang dihasilkan jauh lebih cepat efisien transparan dan yang pasti tepat sasaran,” ujarnya.
Kepala BKAD Provinsi Kepri Venni Meitaria Detiawati menambahkan, bahwa penerapan SP2D online, dan Si Pangkas merupakan wujud percepatan dalam pelayanan tata kelola keuangan berbasis digital.
“Melalui sistem ini akan mewujudkan kecepatan efisiensi dan ketepatan waktu, terutama dalam transaksi keuangan,” jelasnya.
Namun, sambungnya, dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak, agar pengaplikasian sistem ini dapat berjalan dengan baik.
“Sehingga ini akan mendukung program percepatan pencapaian elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD),” sebutnya. (kar)
