Beranda Headline

Musrenbang Kepri Digelar, Dinsos Fokus Validasi Data Kemiskinan dan Stunting

0
Kadis Sosial Kepri, Eko Sumbaryadi-f/istimewa-dinsoskepri

TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Ansar Ahmad, membuka Musrenbang Provinsi Kepri, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/3/2023). Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina.

Ansar menekankan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepri, agar melakukan pembahasan secara khusus terhadap dua isu utama. Yakni, kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting di Provinsi Kepri.

“Saya minta Kepala Bapeda (Barenlitbang, red), agar ada pembahasan khusus secara tematik tentang kemiskinan dan stunting. Karena harus kita tuntaskan itu di 2024,” katanya.

Sebagai salah satu OPD yang menangani kemiskinan, Dinas sosial memaparkan program-program dalam penanganan kemiskinan, pada pembahasan desk perencanaan dan pembangunan manusia bersama Barenlitbang.

Kepala Dinas Sosial Kepri, Eko Sumbaryadi menerangkan, program yang masuk dalam tematik kemiskinan adalah, program perlindungan dan jaminan sosial.

“Ada 3 sub kegiatan yaitu fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, pengelolaan fakir miskin lintas daerah kabupaten/kota, dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Suasana desk perencanaan dan pembangunan manusia-f/istimewa-dinsoskepri

Dan tentunya, kata Eko, target yang ingin dicapai adalah, penurunan stunting pada anak dan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kepri.

Iapun menerangkan, bahwa pada tahun 2024, setiap bantuan yang ada pada semua OPD harus menggunakan minimal 10 persen data DTKS yang sudah disandingkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Eko juga menerangkan bahwa Data P3KE, adalah data yg berasal dari MenkoPMK dan bisa diambil di Barenlitbang Provinsi. Data P3KE yang sudah diperoleh oleh kabupaten/kota, terlebih dahulu harus diverifikasi oleh mereka agar dapat dipergunakan.

Untuk saat ini, baru kabupaten Lingga yang sudah selesai melakukan verifikasi data P3KE, dan dapat digunakan sebagai acuan penerima bantuan yang disandingkan dengan data DTKS.

Baca juga:  Giliran 1.160 Warga Kota Batam yang Dapat Sembako dari Pemprov Kepri

“Untuk Tanjungpinang, Batam, Natuna, Anambas saat ini dalam proses verifikasi. Sedangkan Karimun belum mengambil data dari Barenlitbang sehingga belum bisa melakukan verifikasi,” pungkasnya. (kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini