JAKARTA (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengusulkan skema Dana Bagi Hasil (DBH), kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono di KKP, Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Ansar mengatakan, skema DBH ini yang dari izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL) dan penerbitan Kesesuaian Ruang Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) .
Menurutnya, usulan itu berpotensi bisa meningkatkan pendapatan Pemprov Kepri, yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Pendapatan dari sumber hibah pelaku usaha IPPL dan PKKPRL itu dapat diberlakukan, karena sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019,” katanya, kepada hariankepri. com, usai bertemu dengan Menteri KP.
Dalam pertemuannya dengan Menteri KP, Ansar berharap, agar pemerintah pusat dapat mewujudkan hal itu. Oleh sebab itu dibutuhkan peran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Usulan Gubernur Ansar itupun direspon positif oleh Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Ia menyambut baik apa yang disampaikan Gubernur Ansar terkait dengan peningkatan pendapatan provinsi Kepri.
“Karena perjuangan untuk kepentingan daerah itu bagi kami wajib untuk diperjuangkan dan ditindaklanjuti apalagi yang manfaatnya langsung bagi masyarakat,” sebutnya. (kar)
