TANJUNGPINANG (HAKA) – Program Mubaligh Hinterland, yang digagas Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad kembali dilanjutkan untuk tahun 2023 ini.
Ansar mengatakan, program ini dilanjutkan, karena tingginya permintaan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, agar program tersebut diteruskan.
Selain itu, Ansar menilai, peningkatan akidah serta keimanan masyarakat tetap menjadi prioritas, sebagai bagian dari upaya peningkatan sumber daya masyarakat Kepri yang bertakwa.
“Banyak masukan dari masyarakat dalam setiap kunjungan ke daerah yang berharap program ini dilanjutkan. Dan saya sangat sepaham dengan itu,” ungkap Ansar, Selasa (14/2/2023).
Evaluasi terhadap program ini disebut Gubenur Ansar menunjukkan keberadaan dai, masih sangat dibutuhkan oleh warga yang khususnya berada di kawasan pesisir.
“Secara pribadi saya juga menerima pendapat dari dai yang selama ini ditugaskan,” imbuhnya.
Beberapa hal yang menjadi dasar dilanjutkannya program ini menurut Ansar di antaranya bahwa jangka waktu satu tahun dirasa belum maksimal. Dalam jangka waktu itu belum bisa membentuk pola generasi yang taat.
Dengan pendidikan agama yang dilakukan secara berkelanjutan, tambah Ansar, diharapkan dapat merubah pemahaman masyarakat di pesisir.
Selain itu, keputusan dilanjutkannya Mubaligh Hinterland ini didasarkan atas tingginya permintaan masyarakat pesisir agar program ini dilanjutkan.
“Mereka mengaku senang. Saya memaklumi karena dari beberapa lokasi sasaran beberapa di antaranya ada yang sudah lama tidak memiliki orang yang khusus mengajarkan agama,” sambung Ansar.
Di tahun 2023 ini, Pemprov Kepri melalui Biro Kesra sedang mematangkan program ini. Baik dari sisi jumlah mubaligh yang akan ditempatkan, termasuk daerah sebarannya.
Tahun 2022, dalam Program Mubaligh Hinterland, Pemprov Kepri telah menempatkan sebanyak 50 orang dai. Total anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp 2,5 miliar atau masing-masing dai menerima insentif sebesar Rp 4 juta per bulannya.
Selain itu, di tahun yang sama Pemprov Kepri juga mengalokasikan dana melalui anggaran Biro Kesra senilai Rp8 miliar. Dana tersebut sebagai insentif kepada 8.000 mubaligh di seluruh kabupaten/kota. (kar)
