TANJUNGPINANG (HAKA) – Kadis Kominfo Kepri, Hasan menegaskan, indikator ekonomi Kepri yang terus menunjukkan trend positif, menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Ansar-Marlin berjalan di jalur yang benar.
Program recovery ekonomi yang diprioritaskan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam masa pendemi Covid-19, mampu memulihkan kondisi ekonomi yang sempat terpuruk hingga minus 3,80 persen sepanjang tahun 2020.
“Indikator makro ekonomi di Kepri menunjukkan angka yang positif. Beberapa kali BPS merilis bahwa data-data itu terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun,” terangnya kepada hariankepri.com, Sabtu (20/8/2022).
Ia menerangkan, keberhasilan pembangunan daerah dan kinerja Gubernur Kepri, bisa dilihat dari indikator makro ekonomi.
Yakni, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, tingkat pengangguran, inflasi, mengurangi kesenjangan wilayah, Indeks pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan), kemudian Ketentraman dan ketertiban.
“Triwulan II-2022 ini perekonomian Kepri tumbuh sebesar 5,01 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri pada Februari 2022 juga turun sebesar 2,10 persen dibanding dengan Februari 2021. Inikan hal yang positif,” katanya.
Dalam mengatasi inflasi, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad telah meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Disperindag serta stakeholder terkait, untuk melakukan upaya upaya agar inflasi tetap terjaga.
“Kalau indikator makro ini sampai 2024 gagal, baru boleh dikatakan Gubernur buruk kinerjanya,” ucapnya.
Selanjutnya, pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri juga meningkat sebesar 0,20 poin dibanding IPM tahun 2020.
Lalu, pada tahun 2020 IPM Kepri sebesar 75,59 poin, kemudian pada tahun 2021 menjadi 75,79 poin. Bahkan IPM Kepri menjadi yang tertinggi di regional Sumatera.
“Kita bicara data ya. Bukan katanya. Mengukur kinerja juga harus objektif dan realistis, sesuai program dan kemampuan keuangan. Katanya Pak Gub pencitraan, padahal kita bisa lihat dari fakta-faktanya, semuanya membaik,” tegasnya.
Disinggung soal gubernur yang dinilai tidak melibatkan Pimpinan DPRD, ketika ada menteri datang, Hasan menjawab, menjumpai menteri itu memang tugas eksekutif.
“Legislatif itu tugas dan fungsinya lebih ke pengawasan, penganggaran dan legislasi,” tegasnya.
Terkait pendapatan daerah, kata Hasan, itu berproses hingga akhir tahun. Artinya, penilaian itu bisa dilakukan pada Desember nanti.
“Ini juga berkaitan dengan beberapa kebijakan recovery ekonomi,” tukasnya. (arp)
