JAKARTA (HAKA) – Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, untuk memperjuangkan “Bebas Pajak bagi Pengetahuan” (No Tax for Knowledge), kembali kandas di tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Melalui surat tertanggal 7 Agustus 2019, Sri Mulyani merespons negatif, permohonan Pengurus SPS Pusat untuk mendiskusikan ikhwal No Tax for Knowledge di atas.
“Kami dengan menyesal belum bisa memenuhi permohonan pengurus SPS Pusat untuk bertemu Menteri Keuangan,” bunyi kutipan surat yang ditandatangani Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, tanpa ada penjelasan memadai.
Untuk diketahui, Pengurus SPS Pusat pada tanggal 9 Juli 2019 berkorespondensi dengan Menkeu, guna mencari momentum, mendiskusikan isu No Tax for Knowledge.
Upaya ini adalah tindak lanjut dari saran Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat pengurus SPS Pusat beraudiensi dengannya di Kantor Wapres Jalan Merdeka Utara, Jakarta, pada 18 Maret 2019 lalu.
Sebagai satu-satunya asosiasi penerbit pers cetak di Indonesia, yang beranggotakan 450 penerbit, SPS meyakini, pemberian insentif atas pembelian kertas koran dan penjualan media cetak, tidak akan membuat pundi-pundi keuangan negara tergerus.
“Justru kami melalui, insentif tersebut, akan mengundang minat baca masyarakat, semakin tinggi terhadap media cetak. Pada gilirannya budaya membaca yang kuat akan berkontribusi terhadap pencerdasan bangsa. Ada sisi “intangible advantage” yang luput dari perhitungan Menkeu jika menolak kampanye No Tax for Knowledge penerbit media cetak,” ungkap Sekretaris Jenderal SPS Pusat Asmono Wikan.
Sebagai bagian dari media arus utama, kontribusi penerbit pers cetak terhadap informasi yang utuh juga sangat kuat.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah pun mengakui peran penting pers cetak, dalam mendukung kampanye besar anti hoax.
“Patut disayangkan jika Menkeu terlalu dini menutup pintu dialog dengan SPS Pusat ikhwal No Tax for Knowledge. Padahal ikhtiar pers cetak dalam ikut meliterasi dan mengkonsolidasi keutuhan bangsa selama ini tak terhitung lagi banyaknya,” imbuh Asmono.(red/sps pusat)
