TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun memastikan pada awal tahun 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan membuka open bidding untuk pergantian posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri.
“Open biding itu harus, awal tahun kita lakukan,” ujarnya kepada hariankeri.com beberapa waktu lalu.
Saat ini lanjutnya, ia masih melakukan evaluasi terhadap OPD yang nantinya akan dirotasi.
Untuk evaluasi itu sendiri kata dia, ia tidak hanya merujuk dari laporan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri.
Namun, ia juga akan mempertimbangkan masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Saat disinggung ada berapa pejabat nantinya yang akan diganti. Nurdin menyebut hal itu masih terus dipelajari.
“Kita lihat dulu kebutuhan,” sebutnya.
Sementara itu, berdasarkan penulusuran hariankepri.com, setidaknya ada lima pejabat eselon II Pemprov Kepri yang sudah memasuki masa pensiun pada tahun 2018 ini.
Kelima pejabat tersebut yakni, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Arifin Nasir, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP) Asman Taufik, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Amir Husin, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Ridwan Hamta, dan terakhir Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan Eko Sumbaryadi.
Sementara itu ada dua pejabat eselon II Pemprov Kepri yang sudah menyatakan pensiun dini dan mengundurkan diri yakni Kepala Kesbangpol Syafri Salisman, dan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan dan Retribusi Daerah (BP2RD) Isdianto yang mengundurkan diri. Artinya, bakal ada 7 jabatan eselon II yang akan kosong.
Terpisah, Ketua Komisi I bidang Pemerintahan DPRD Kepri Abdul Rahman Lc, menyarankan dalam proses rekruitmen melalui open bidding harus dilakukan berdasarkan profesional, kapasitas dan kapabilitas.
“Tidak boleh menetapkan seorang pejabat hanya karena like and dislike saja, harus sesuai mutu, kecocokan profesi serta penilaian-penilaian objektif,” ujarnya.
Politisi PKS ini juga berharap, open bidding yang diselenggarakan nanti, merupakan rangkaian mencari pejabat yang betul-betul mampu bekerja secara profesional. Selain itu, proses open bidding tersebut juga harus berjalan sesuai aturan, tidak hanya sekedar formalitas.(kar)
