TANJUNGPINANG (HAKA) – Rencana pembentukan provinsi baru di Kepri, yakni Provinsi Natuna-Anambas memasuki babak baru.
Saat ini, Tim Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) mulai melakukan kajian, untuk pembentukan provinsi tersebut.
Tim Akademisi UMRAH, Bismar menyampaikan, dari hasil kajian, bahwa dinamika global dan kerawanan konflik di Laut Cina Selatan, membutuhkan adanya pemerintahan setingkat provinsi yang berlokasi langsung di Natuna.
Selain itu, kata Bismar, dari hasil kajian, jika provinsi khusus Natuna-Anambas terbentuk, maka, berpotensi menghasilkan APBD yang besar.
Salah satu dasarnya adalah, potensi dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas untuk Natuna dan Anambas yang bisa menyumbang porsi yang besar.
“Khususnya untuk APBD provinsi khusus kepulauan Natuna-Anambas,” kata Bismar saat pertemuan dengan Gubernur Ansar Ahmad dan Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Selasa (5/9/2023) malam.
Menanggapi pemaparan tersebut, Gubernur Ansar Ahmad mengatakan, jika pembentukan provinsi Natuna Anambas semakin mendesak, berdasarkan pertimbangan kedaulatan dan pertahanan.
“Kalau bicara alasan pertahanan dan keamanan itu memang mendesak, Kepri dulu yang membuat kita kuat untuk pemekaran juga alasannya sama soal rentang kendali dan kedaulatan,” tegasnya.
Namun, lanjutnya, hal yang paling penting dalam pembentukan provinsi tersebut adalah aspirasi masyarakat. Ia pun meminta kepada BP3K2NA, untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat Natuna-Anambas terhadap rencana pembentukan provinsi ini.
“Kita ingin bawa itu ke pusat, jadi perhatian pusat ke Natuna dan Anambas juga semakin besar,” pungkasnya.(adv)
