JAKARTA – Enam partai pendukung pemerintah saat rapat paripurna pengesahan RUU Pemilu, yakni, PDIP, Golkar, Hanura, PPP, NasDem, dan PKB, jauh hari sudah menyatakan kekompakannya untuk mengusung kembali Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden di Pilpres 2019.
Namun, untuk keempat partai yang menolak adanya presidential threshold 20-25 persen yakni Partai Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) ternyata masih dalam tahap penjajakan komunikasi.
Salah satunya rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dengan Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
”Insyaallah dalam waktu dekat kedua tokoh itu ketemu. Sedang dicari waktu yang pas untuk pertemuan itu,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Meski pemilu masih dua tahun lagi, kata Muzani, berdasarkan rancangan agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya September tahun depan sudah harus diumumkan koalisi pengusung capres dan cawapres.
”Akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah tergambar siapa yang bakal diusung pada pilpres mendatang. Untuk itu, pembicaraan yang mengarah ke sana sudah harus dilakukan mulai dari sekarang,” kata ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.
Tak hanya menjalin komunikasi Demokrat, ucap Muzani, Gerindra juga ingin menjalin koalisi dengan PAN.
”Kami siap menerima partai manapun termasuk PAN. Itu kawan dan sahabat. Kekuatan yang bisa kita gunakan sama-sama untuk memenangkan (Pilpres 2019),” bebernya.
Namun harapan yang diutarakan oleh Muzani itu belum mendapat sambutan dari PAN. Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengatakan sikap PAN yang berbeda dengan pemerintah soal UU Pemilu belum bisa dijadikan patokan bahwa PAN akan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
”Kalau bicara koalisi 2019 hanya berdasarkan RUU pemilu kemarin disahkan 20 persen untuk ambang batas presiden, saya pikir itu terlalu dini,” ujar Hanafi.
Hanafi mengungkapkan berbicara soal peta politik di Pilpres 2019 masih sangat dini dan dinamis. Putra Amien Rais itu bahkan menyebut politik seperti cuaca yang bisa berubah dengan cepat.
Menurut Hanafi, perbedaan sikap PAN dengan pemerintah soal presidential threshold dalam UU Pemilu kemarin belum bisa dianggap PAN tak akan mendukung Jokowi.
Begitu pula partai pendukung pemerintah yang bersikap sama soal presidential threshold dengan pemerintah, belum tentu bakal mendukung Jokowi di Pemilu 2019.
”Apalagi kita sangat paham politik ini seperti cuaca, sepertinya mendung, tapi enggak hujan. Kelihatannya panas, ternyata hujan. Dan ini hitungannya masih dua tahun, jadi tidak ada jaminan juga 20 persen yang diasumsikan oleh koalisi pemerintah ini akan mencalonkan kandidat yang sama. Banyak unsur yang akan membuat politik ini dinamis di dua tahun mendatang ini,” ucap Hanafi.
”Jadi saya pikir jangan terlalu pede (percaya diri) juga bahwa sudah mengunci 20 persen lantas otomatis dukungan itu diperoleh,” tandasnya. (jpnn.com)
