TANJUNGPINANG (HAKA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan akan turun ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sehabis Idul Fitri untuk memantau dan memeriksa progres kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepri.
“Kita mau minta data-data seluruh BUMD Pemprov Kepri. Kemungkinan sehabis lebaran kita akan turun lagi,” ujar Koordinator Koordinasi Supervisi (Koorsup) KPK Wiliyah Kepri, Riau, Jambi dan Sumsel Aida Ratna Zulaiha, Senin (15/4/2019).
Nantinya kata Aida, selain meminta data seluruh BUMD milik Pemprov Kepri, pihaknya juga akan melihat sampai sejauh mana kontribusi BUMD milik Pemprov Kepri tersebut, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri.
“Termasuk sejauh mana kontribusi yang diberikan BUMD terhadap input (modal) yang diberikan oleh daerah,” sebutnya.
Disinggung soal adanya konflik internal yang terjadi di tubuh PT Pelabuhan Kepri yang merupakan salah satu BUMD milik Pemprov Kepri, yang berdampak pada mandulnya perusahaan tersebut.
Aida belum ingin mengomentari hal itu. Sebab, ujarnya pihaknya masih harus terlebih dahulu mempelajari data-data serta penyebab terjadinya konflik itu.
“Tapi seharusnya BUMD itu harus berkontribusi. Karena ada modal milik daerah yang ditanam disitu. Untuk masalah ini nanti setelah lebaran baru bisa kita sampaikan,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, saat ini Pemprov Kepri memiliki tiga BUMD. Ketiga BUMD tersebut yakni PDAM Tirta Kepri, PT Pelabuhan Kepri, dan PT Pembangunan Kepri. Dari ketiga BUMD itu belum ada satupun yang memberikan kontribusi bagi PAD Pemprov Kepri.(kar)
