TANJUNGPINANG (HAKA) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kepri menyoroti, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri yang selama ini lebih banyak berasal dari daratan.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Saproni saat Rapat Paripurna Pandum Fraksi DPRD Kepri terhadap Ranperda APBD Kepri tahun 2024 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu (8/11/2023).
“Kondisi geografis wilayah Kepri 96 persen wilayahnya laut. PAD malah lebih banyak bersumber dari daratan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” katanya.
Fraksi PDIP pun meminta kepada Pemprov Kepri, agar di tahun 2024 mendatang, dapat mengoptimalisasi pendapatan daerah dari sektor kelautan.
“Memang perlu diperluas sehingga mampu mendorong perekonomian daerah, dan berdampak ke PAD,” paparnya.
Selain itu, di APBD tahun anggaran 2024 mendatang, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan, agar program yang disusun harus menyentuh langsung kepada masyarakat.
“Baik itu program dalam hal pendidikan, kesehatan, sarana prasarana pemukiman masyarakat, penataan kawasan kumuh dan banjir,” tegasnya.
Sementara itu Juru Bicara Fraksi Golkar Raja Bakhtiar, menyampaikan, jika proyeksi APBD tahun 2024 dalam ranperda, menunjukkan keseriusan dan bagian kerja keras pemprov untuk terus meningkatkan pendapatan daerah.
“Walaupun di sisi lain kami masih menemukan kendala dan masalah dari pendapatan daerah,” tuturnya.
Rapat paripurna pandum fraksi DPRD Kepri tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dan dihadiri oleh Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara.
Sebelumnya dalam rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD tahun 2023 pada Selasa, (24/10/2023) Gubernur Ansar, menyampaikan, pendapatan daerah Pemprov Kepri di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 4,2 triliun.
“Sedangkan untuk, belanja daerah Rp 4,3 triliun, dan pembiayaan daerah Rp 112,4 miliar,” ujarnya.(kar)
