BINTAN (HAKA) – Kejari Bintan telah menetapkan, dua mantan kepala desa (kades) yang ada di Bintan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Kedua orang tersangka itu yakni, Cholili Bunyani selaku mantan Kades Lancang Kuning ditetapkan pada Oktober 2023 lalu, dan M Nazar Talibek selaku mantan Kades Berakit, Selasa (21/11/2023) lalu.
Atas permasalahan itu, Bupati Bintan Roby Kurniawan berpesan kepada seluruh kades dan perangkat desa yang ada di Bintan untuk profesional, transparan, akuntabel serta proporsional dalam menggunakan anggaran dengan mengacu pada aturan.
“Kepada seluruh kepala desa, agar berhati-hati menggunakan anggaran, dan kebijakan-kebijakan kades juga harus berhati-hati,” ucap Roby.
Ia juga akan memperkuat kolaborasi serta sinergitas, untuk melakukan bimbingan perangkat desa yang ada di Kabupaten Bintan.
“Bimbingan itu, dimulai dari perencanaan yang baik, penganggaran serta pelaksanaan kegiatan di desa,” tutur Roby, Kamis (23/11/2023) malam, di Aula Kantor Bupati Bintan.
Selain itu, kata Roby, kejaksaan juga mempunyai program jaga desa yang dilakukan oleh Kejari Bintan, serta ada kolaborasi dengan Polres Bintan.
“Intinya teman-teman di desa, kalau ada keraguan sedikit. Konsultasi secara dengan pihak Kejari Bintan maupun Polres Bintan, untuk melakukan pendampingan,” harapnya.
Roby menerangkan, kolaborasi antara Pemerintah Desa, Pemkab Bintan dan Aparat Penegak Hukum (APH) itu, untuk memberikan penjelasan secara konkrit penggunaan anggaran yang akan dilaksanakan.
“Sehingga, tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti yang kita tidak inginkan bersama,” tuturnya.
Roby menambahkan, jika sudah terjadi peristiwa dugaan korupsi seperti itu, maka, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejari Bintan untuk menuntaskan proses hukumnya.
“Kalau sudah seperti ini kan. Ya, kita harus hormati proses hukum yang sedang berjalan,” tutupnya. (rul)
