TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahun anggaran 2023, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu (5/1/2023).
Dari 34 OPD di lingkungan Pemprov Kepri, Disdik Kepri menjadi OPD dengan pagu anggaran terbesar, yakni sebanyak Rp 908,95 miliar, dan Badan Penghubung menjadi OPD dengan pagu anggaran terkecil yakni sebesar Rp 10,03 miliar.
Gubernur, Ansar Ahmad menekankan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri, untuk segera mempercepat proses administrasi setelah DPA APBD tahun 2023 tersebut diserahkan.
“Saya minta kepala OPD mempercepat proses administrasi dengan segera menunjuk PPK, PPTK, dan pejabat pelaksana teknis lainnya,” katanya.
Kemudian, seluruh OPD juga ditekankan untuk segera mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Pelayanan Barang dan Jasa (UPBJ).
Selain itu, sambungnya, pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran diharapkan dapat menggunakan aplikasi SIRUP dan melaporkan secara periodik progres serapan APBD.
“Jika seluruh langkah-langkah tersebut dapat dijalankan kita harapkan APPD 2023 dapat berjalan tepat waktu,” tegasnya.
Ansar juga menekankan kepada seluruh pejabat di OPD Pemprov Kepri, dalam menjalankan tugas wajib mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Harapan saya kepada Kepala OPD untuk
meningkatkan pengawasan, dan memahani bahwa yang harus dicapai bukan hanya output melainkan juga outcom,” pesannya.
Sementara itu, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menjabarkan, pada tahun anggaran 2023 ini, total belanja APBD Kepri sebesar Rp 4,15 triliun.
“Terdiri dari belanja operasional Rp 2,91 triliun, belanja modal Rp 581,56 miliar, belanja tidak terduga Rp 10 miliar, dan belanja transfer Rp 632 miliar,” jelasnya.(kar)
Rincian Pagu Anggaran OPD Pemprov Kepri Tahun Anggaran 2023 :
1. Setdaprov (9 Biro) : Rp 364,64 miliar
2. Dinas Pendidikan : Rp 908,95 miliar
3. Dinas Kesehatan : Rp 499,34 miliar*)
*)terdiri dari RSUD Raja Ahmad Tabib dan
RSUD Engku Haji Daud
4. Dinas PUPRP : Rp 365,40 miliar
5. Dinas Perkim: Rp 195,12 miliar
6. Dinas Sosial : Rp 25,40 miliar
7. DP3PPKB : Rp 19,08 miliar
8. Dinakertrans : Rp 29,19 miliar
9. DP2KH : Rp 41,10 miliar
10. DLH dan Kehutanan : Rp 32,09 miliar
11. Dinas PMD Dukcapil : Rp 37,63 miliar
12. Dinas Perhubungan : Rp 80,83 miliar
13. Diskominfo : Rp 45,95 miliar
14. Diskop dan UKM : Rp 24,67 miliar
15. Dinas PMPTSP : Rp 17,33 miliar
16. Dispora : Rp 45,81 miliar
17. Disbud : Rp 20,13 miliar
18. Dinas Perpustakaan : Rp 19,8 miliar
19. DKP : Rp 62,27 miliar
20. Dinas Pariwisata : Rp 25,22 miliar
21. Dinas ESDM : Rp 18,81 miliar
22. Disperindag : Rp 26,64 miliar
23. Barenlitbang : Rp 36,90 miliar
24. BPKAD : Rp 751,56 miliar
25. Bapenda : Rp 118,73 miliar
26. BKD dan Korpri : Rp 16,77 miliar
27. BPBD : Rp 13,39 miliar
28. Bangkesbnagpol : Rp 45,43 miliar
29. Satpol PP : Rp 25,18 miliar
30. Inspektorat Daerah : Rp 36 miliar
31. Sekretariat DPRD : Rp 160,11 miliar
32. Badan PSDM : Rp 16,84 miliar
33. Badan Penghubung : Rp 17,12 miliar
34. Badan Perbatasan : Rp 10,03 miliar
[…] pemerintahan, termasuk menangani persoalan kepemerintahan. Bahkan, mereka menduduki OPD strategis, termasuk secara anggaran. Strategis, karena Bapperenlitbang dan BPSDM serta BKD dan BPKAD, mereka mengurus […]