Beranda Headline

Surati BP Batam, Pemprov Kepri Penuhi Permintaan Warga Rempang

1
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad yang ditemui di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (28/8/2023)-f/zulfikar-hariankepri.com

TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara mengatakan, Pemprov Kepri melayangkan surat kepada BP Batam, agar dapat menyosialisasikan rencana relokasi dengan baik kepada masyarakat.

“Kita minta BP Batam dapat menyampaikan secara jelas kepada masyarakat terkait relokasi itu. Karena itu sepenuhnya kewenangan BP Batam,” kata Adi usai audiensi dengan perwakilan LAKRL di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis (31/8/2023).

Adi mengutarakan, keputusan tersebut, sebagai bentuk keprihatinan Pemprov Kepri, terhadap kondisi masyarakat Rempang yang saat ini tengah diliputi rasa cemas, karena akan direlokasi.

“Surat itu kita harapkan agar ribuan warga di Pulau Rempang dapat tenang menjalani aktivitasnya. Makanya kita penuhi permintaannya. Intinya akan kita surati dulu. Biar masyarakat nyaman dan tenang,” jelasnya.

Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara didampingi Kabankesbangpol Kepri, Raja Hery Mokhrizal saat audiensi dengan perwakilan LAKRL di Rupatama Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis (31/8/2023).f/zulfikar-hariankepri.com

Menurutnya, masyarakat di pulau itu sangat mendukung pembangunan. Tapi, mereka khawatir, sebab, sampai hari ini mereka tidak mendapatkan kepastian soal nasib mereka ke depan, jika nantinya pembangunan di pulau tersebut akan dilakukan.

“Mereka mendukung pembangunan, tapi harus ada kejelasan ke depannya untuk mereka,” tuturnya.

Sebelum audiensi itu dilakukan, puluhan massa dari LAKRL melakukan aksi demonstrasi di depan pintu masuk Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.

Aksi demonstrasi itu sendiri dikawal ratusan personel gabungan baik dari TNI-Polri dan Satpol PP.

Surat dari Pemprov Kepri kepada BP Batam-f/istimewa

Penanggung jawab aksi, Samiun, mengatakan, aksi demonstrasi yang mereka lakukan itu untuk menuntut penghentian rencana relokasi masyarakat Rempang dan Galang, Kota Batam oleh BP Batam.

“Kita minta Gubernur menyurati Presiden hari ini, untuk menghentikan relokasi Pulau Rempang. Karena di sana terdapat 5.000 orang jiwa,” katanya.

Dia mengatakan, aksi itu sengaja dilakukan di Kantor Gubernur Kepri agar Pemprov Kepri dapat memberikan perhatian soal nasib warga di Pulau Rempang yang saat ini khawatir akan direlokasi.

Baca juga:  Alokasikan Rp 21 Miliar, Pemprov Mulai Bangun Tahap Pertama RSJ di Lobam

“Karena yang tinggal di sana itu orang asli Melayu Batam. Mereka sudah turun temurun di sana,” ucapnya.(kar)

example banner

1 KOMENTAR

  1. Sepertinya pemerintah selaranv tidak perduli kepada rakyat walaupun mereka sudah memiliki tanah Dan pulau itu secara turn temurun demi melampiaskan hasrat mereka untuk menjual pulau itu kepada pihak china??? Apa salah nya penduduk tetap tinggal di pulau itu dengsn relokasi local?? Mengapa pulau itu harus dikosongkan Dan hanya investor yang menguasai nya?? Bulankah dengan relokasi penduduk ke tempat lain berarti mengosongkan pulau Dan pulau itu debut basis oleh negara lain melalui investor? Kemana akal sehat pemerintah ????

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini