8. HAMID RIZAL
Pria yang Lahir di Pulau Penyengat 67 tahun silam ini, tidak pernah terpikirkan olehnya bisa menjadi orang nomor satu di Natuna, bahkan hingga dua periode.
Dia adalah Hamid Rizal. Terpilih bersama wakilnya, Ngesti Yuni Suprapti saat Pilkada 2015, membuatnya kembali berkuasa di Bumi Sakti Rantau Bertuah.
Pada masa kepemimpinannya, Hamid tergolong beruntung. Pasalnya, program yang dicanangkannya, sejalan dengan pembangunan yang didesain oleh Presiden RI Joko Widodo.
Yaitu, membangun dari perbatasan. Natuna menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat, dengan lima sektor pembangunan.
Di awal kepemimpinannya, bahkan di tahun 2019 ini, Hamid menggaungkan kembali wacana pembentukan Provinsi baru. Provinsi Natuna Anambas.
Untuk membahas wacana itu, Hamid sempat mengundang para petinggi di Kabupaten Anambas untuk berkunjung ke Natuna, kajian pemekaran pun dia lakukan dengan melibatkan lembaga terpercaya.
Wacana tersebut terus dia gaungkan, dalam setiap sambutan yang dia berikan dalam acara-acara yang dia ikuti.
Dalam perjalanannya, berbagai kebijakannya sempat menuai pro kontra, dan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat.
Salah satunya adalah, keputusan Hamid untuk membeli kapal feri milik pemda yang diberi nama Indra Perkasa.
Hamid menyampaikan, waktu itu pertimbangan pengadaan kapal tersebut, karena kondisi geografis Natuna yang merupakan daerah kepulauan.
Sehingga, perlu sarana transportasi untuk mendukung operasional bupati, sekaligus bisa dipergunakan oleh masyarakat apabila ada hal mendesak.
Selain itu, keputusannya untuk membangun rumah dinas bupati, sekaligus gedung daerah juga sempat menuai polemik.
Namun, lagi-lagi Hamid Rizal kembali teguh pada keputusannya, untuk tetap melanjutkan pembangunan tersebut. Hasilnya, kini rumah dinas tersebut telah selesai dan ditempatinya, serta bermanfaat ke depannya.
Bukan Hamid Rizal namanya, jika tidak memantik perhatian publik. Yang teranyar, dan masih teringat di benak publik Natuna, tentang sikap Hamid yang enggan menghadiri pengesahan APBD Natuna Tahun 2020.
Alhasil, APBD untuk digunakan tahun depan itu, tetap disahkan oleh DPRD tanpa kehadiran Hamid Rizal sang penguasa Natuna. *
