TANJUNGPINANG (HAKA) – Kebijakan perubahan parkir serong, yang diterapkan kembali oleh pemerintah kota Tanjungpinang di sekitar Jalan Merdeka menjadi perhatian masyarakat dan bahkan menjadi objek politisisasi menjelang pilkada.
Di Media Sosial (Medsos), masing-masing pendukung saling mengklaim itu merupakan kebijakan dan inisitif paslon mereka.
Pemerintah Kota Tanjungpinang pun melalui Dinas Kominfo, berusaha meluruskan melalui rilis yang dikirim ke media.
Namun hal berbeda yang menjadi perhatian anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Beni.
“Sudah agak terlambat kalau saat ini baru diubah kebijakan parkir serong itu. Seharusnya itu dilakukan ketika banyaknya perotes dan keberatan dari masyarakat,” ungkap Beni kepada hariankepri.com.
Menurutnya, dampak dari parkir paralel 90 derajat sudah dirasakan oleh masyarakat setempat khususnya pedagang disepanjang ruko Jalan Merdeka.
“Dampaknya itu, sudah beberapa toko yang tutup dan ada juga dikabarkan akan tutup,” jelasnya.
Beni sangat menyayangkan sikap pemerintah yang menetapkan kebijakan tanpa analisa, dan mempelajari dampak dari kebijakan itu.
“Aneh saja kenapa baru sekarang dapat dilakukan parkir serong 30 derajat, apakah saat menetapkan parkir lurus 90 derajat, dishub tidak mempertimbangkan hal tersebut?,” ucap Beni setengah bertanya.
Beni juga menilai Dishub tidak profesional dalam bekerja. Bahkan pemerintah pun berusaha meluruskan pemberitaan yang beredar dengan membuat rilis, namun seolah-olah mendukung salah satu paslon.
“Dan mirisnya lagi, baru sekarang ketika akan pilkada aspirasi masyarakat baru didengar,” sesalnya. (arp)
