Oleh: Robby Patria
Anggaran khusus Covid-19 yang dialokasikan pemerintah daerah di seluruh Indonesia dicatat Kementerian Dalam Negeri, terlihat serapan anggaran Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) baru 10,01 persen dari Rp181 miliar yang dianggarkan di APBD 2021. Bandingkan dengan Provinsi Yogyakarta yang mengalokasikan Rp326 miliar lebih dengan serapan sudah 29 persen. Padahal jumlah penduduk Yogyakarya dua kali lebih besar dari Kepulauan Riau.
Dengan penduduk 2 juta lebih, harusnya Kepri lebih mudah dikendalikan daripada provinsi dengan jumlah penduduk yang lebih ramai. Apalagi seperti Jawa Timur yang mencapai 40 juta jiwa. Itupun alokasi dana covid mereka lebih tinggi dari Kepri serapannya.
Jatim mengalokasikan Rp407 miliar dengan serapan 61 persen. Jumlah penduduk Kepri sebanyak 2 juta masih kalah dari penduduk Surabaya sekitar 2,8 juta jiwa.
Kabar baik memang vaksinasi di Kepri berada di peringkat empat terbanyak di Indonesia. Dari 2.064.564 jiwa, yang sudah disuntik vaksin pertama mencapai 870.906 ribu orang atau 63,41 persen dari target sasaran bukan seluruh jumlah penduduk.
Tanjungpinang mencapai 71,22 persen atau 109 ribu sudah suntikan pertama dari target sasaran sebanyak 154.242 orang. Di Indonesia, Tanjungpinang sebenarnya sudah kondisi baik. Kita bisa lihat di bulan Agustus setelah mencapai 70 persen target sasaran apakah penularan covid-19 menurun atau malah tetap bertambah.
Idealnya memang 70-80 persen dari jumlah penduduk, tetapi pencapaian 70 persen dari target sasaran harusnya sudah memberikan dampak berkurangnya kasus baru dan kematian maupun rawat inap di rumah sakit.
Namun, sampai dengan 20 Juli, rumah sakit di Tanjungpinang BOR masih 92 persen. Angka kematian pada 21 Juli tercatat tinggi sebanyak 12 orang meninggal dunia.
Saat ini Pemerintah Pusat memperpanjang PPKM darurat yang berubah jadi PPKM level 4 di Tanjungpinang bersama Batam. Menariknya Batam sudah berhasil menurunkan BOR 76 persen. Ada harapan hingga 25 Juli ke depan, Batam bisa turun kelas. Tak lagi masuk kawasan PPKM level 4.
Sampai dengan 21 Juli 2021, jumlah positif covid-19 di Kepri menembus angka 38.315. Jumlah kematian 913 atau 2,37 persen. Sementara yang sembuh 31.066. Kasus aktif masih tercatat 6.536 orang.
PPKM 4
Tujuan dari pembatasan kegiatan masyarakat adalah untuk mengurangi mobilitas penduduk. Sehingga jika warga berdiam di rumah, diharapkan penularan Covid-19 berkurang. Karena manusia sebagai pembawa virus tidak saling berjumpa satu sama lainnya.
Namun, PPKM diperketat atau level empat, masih memberikan kesempatan kepada kelompok esensial dan kritikal untuk beraktivitas. Di luar kelompok ini, harusnya berdiam saja di rumah.
Namun tak semua masyarakat di luar kelompok itu sanggup diam di rumah. Mereka harus berkerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Inilah yang memerlukan kehadiran negara, pemerintah daerah untuk hadir di tengah masyarakat guna meringankan beban mereka.
Misalnya, bagi pedagang di pasar karena status PPKM, warga pasti banyak diam di rumah. Otomatis, jualan pedagang omsetnya berkurang. Bukan hanya pedagang, bahkan kelompok pekerjaaan lain juga berdampak. Di beberapa daerah yang menerapkan PPKM Darurat, ada yang kepala daerahnya kreatif dengan membuat aturan khusus.
Negara wajib hadir meringankan beban tersebut dengan bantuan sosial apapun bentuknya. Sehingga Pemerintah Pusat meminta Pemda mengalokasikan anggaran khusus covid 19 agar kondisi warga tak mengalami goncangan ekonomi akibat adanya pembatasan sosial.
Jika pemerintah lambat menyalurkan bantuan sosial, inilah menyebabkan warga yang terdampak mengalami goncangan ekonomi. Mereka berdiam di rumah, tapi negara tak memberikan perhatian. Warga akan marah dan protes. Itu terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
Bahkan di Tanjungpinang, Kamis (22/7), sejumlah warga dan pemuda akan menggelar aksi demo memprotes PPKM level 4 yang dianggap memberatkan beban kehidupan mereka.
Oleh karena itu, guna menekan kasus baru covid-19, tak ada cara lain, Pemda harus bekerja keras melakukan tracing, testing dan treatment atau (3T). Dengan cara itu bisa memutuskan penularan kasus baru. Apalagi ancaman varian delta yang proses penularannya sangat cepat.
Perbanyak testing warga sehingga peta kasus dapat diketahui. Dan karantina mereka yang positif di kawasan terpadu bagi yang kondisinya ringan. Karena, kasus isolasi mandiri tanpa dukungan tempat yang memadai menyebabkan pihak yang sebelumnya negatif bertambah jadi positif.
Selain meningkatkan sosialisasi soal covid di tengah masyarakat, proses vaksinasi harus terus ditingkatkan untuk mencapai kekebalan kawanan di tengah masyarakat. Hanya dengan vaksinasi yang tinggi, ada harapan kita bisa melalui pandemi.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden marah dengan Facebook karena banyak informasi hoaks menyebar melalui Facebook. Sehingga warga menolak untuk mengikuti program vaksinasi di Amerika.
Kasus kejadian warga menolak vaksinasi itu pun terjadi di Indonesia maupun di daerah seperti di Kepri. Masih ada kelompok yang percaya dari informasi yang mereka dapatkan dari media sosial baik WhatsApp maupun Facebook.
Padahal banyak fakta ilmiah memperlihatkan lebih dari 96 persen lebih mereka yang meninggal dunia dan dirawat di rumah sakit karena belum mendapatkan vaksin.
Kepala daerah harus dapat meyakinkan masyarakatnya untuk datang ke pusat vaksinasi agar mereka diberikan vaksin. Dengan kesadaran bersama bahwa vaksin dapat membantu kita keluar dari pandemi. Terus lakukan vaksinasi dengan gencar.**
