TANJUNGPINANG (HAKA) – Setiap partai politik yang mendapatkan dana bantuan politik (banpol) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), disarankan untuk memiliki staf keuangan yang kredibel untuk menyusun laporan keuangan parpol.
Sebab, menurut catatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri, akibat tidak sempurnanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, mengakibatkan terganggunya kinerja keuangan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kesbangpol Kepri Hendri mengungkapkan, akibat tidak sempurnanya laporan keuangan dana banpol di tahun 2017 lalu, membuat hal itu menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Meskipun masalah administrasi tetapi itu sangat mengganggu kinerja keuangan daerah. Tahun lalu, nilai laporan Parpol mencapai 98 persen. Karena ada satu parpol yang menjadi temuan oleh BPK,” ujarnya tanpa menyebut parpol yang dimaksud.
Padahal kata dia, selama ini pihaknya sudah terbilang rutin melakukan pendampingan-pendampingan kepada Parpol untuk penyusunan laporan keuangan.
Namun, tetap saja ada parpol yang tidak dapat menyusun laporan keuangan dengan sempurna.
Atas kondisi tersebut, pihaknya pun menyarankan kepada setiap parpol untuk memiliki staf administrasi keuangan, yang mempunyai pengetahuan untuk penyusunan laporan keuangan.
Karena, apabila laporan keuangan dinilai buruk dan tidak bisa diperbaiki, konsekuensinya ditanggung oleh Parpol.
“Jika laporan penggunaan anggaran tahun sebelumnya buruk. Tahun berikutnya tidak akan dapat bagian,” pungkasnya.
Adapun penerima Banpol terbesar adalah Partai Golkar sebesar Rp 310.564.449. Partai yang dipimpin Ansar Ahmad selaku Ketua DPD Kepri ini mendapat bantuan dengan nilai tersebut, berdasarkan hitungan perolehan suara partai pada Pemilu 2014 silam.
Pada pemilu 2014, Partai Golkar menjadi pemenang di Kepri dengan berhasil meraup suara hingga 155.141 suara. (kar)
Daftar Penerima Banpol
==========================
PARTAI : NILAI BANPOL: SUARA
==========================
Golkar Rp310.564.449 (156.141)
PDI P Rp284.094.837 (142.833)
PD Rp218.626.902 (109.918)
Hanura Rp145.724.085 (73.265)
Gerindra Rp142.048.413 (61.417)
PAN Rp122.657.652 (61.668)
NasDem Rp117.014.859 (58.831)
PKS Rp114.608.169 (57.621)
PPP Rp105.737.229 (53.161)
PKB Rp84.797.037 (42.633)
