TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri akan terus mendorong, agar ranperda pembentukkan BUMD Migas bisa dirampungkan di September 2023 ini.
“Akan kita dorong supaya ranperda BUMD Migas ini bisa segera disahkan,” katanya, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, kemarin.
Disinggung soal proyeksi pendapatan yang akan diperoleh Pemprov Kepri,
Ansar mengaku belum menghitung secara detail proyeksi pendapatannya.
“Tapi kalau hitungan sementara, untuk satu perusahaan migas itu proyeksi pendapatannya bisa Rp 150 sampai Rp 200 miliar per tahun,” jelasnya.
Namun, besaran pendapatan yang nantinya akan diperoleh dalam pengelolaan PI 10 persen itu, tetap tergantung dari hasil produksi yang dilakukan oleh perusahaan migas di Wilayah Kerja (WK) Provinsi Kepri.
“Jadi Rp 150 – Rp 200 miliar itu masih perhitungan sementara kita. Karena itu masih tergantung dari hasil produksi perusahaan migas itu pertahun,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro (Karo) Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Provinsi Kepri, Syakyakirti menyampaikan, naskah akademis tentang ranperda pembentukan BUMD Migas sudah rampung dilakukan, konsultasi publik.
Pemprov berharap, pembahasan hingga pengesahan ranperda itu menjadi perda dapat rampung di pertengahan September 2023.
Karena, kata dia, sesuai dengan surat dari SKK Migas batas akhir untuk pendirian BUMD Migas itu yakni pada 4 Oktober 2023.
“Insya Allah, mari kita doakan bersama. Karena jika BUMD ini sudah terbentuk kita bisa mengelola PI 10 persen, dan ini semua untuk kemajuan Kepri,” ujarnya kepada hariankepri.com, pada Jumat (28/7/2023). (adv)
