BATAM (HAKA) – Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2021, kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepri, Senin (21/3/2022) di Auditorium kantor BPK Perwakilan Kepri Batam.
LKPD yang juga diserahkan seluruh kepala daerah se-Provinsi Kepri itu, diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Masmudi.
Rahma mengatakan, LKPD ini diberikan untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang, tahun 2021.
Menurutnya, LKPD unaudited tahun anggaran 2021 ini disusun sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas, atas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemko Tanjungpinang.
Oleh karena itu, ia berharap LKPD tahun 2021 yang disampaikan ini memenuhi semua kriteria yang menjadi dasar pemberian opini atau penilaian.
“Semoga laporan keuangan yang disampaikan ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP),” harapnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri, Masmudi mengapresiasi kepada seluruh kepala daerah, yang telah menyerahkan LKPD lebih cepat dari tenggang waktu yang seharusnya.
“Terima kasih atas kerja keras, komitmen dan kerja sama yang baik, dan juga lebih cepat dari tenggang waktu yang seharusnya 31 Maret 2022,” sebutnya.
Dengan sudah diterima LKPD ini, lanjut dia, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat diselesaikan, dan disampaikan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ia mengatakan, tindak lanjut atas LKPD yang telah disampaikan ini, selanjutnya BPK akan mulai melaksanakan tahapan pemeriksaan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Ia juga berharap kedepanya agar bisa menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah guna menyelesaikan pemeriksaan.
“Dengan koordinasi, kerja sama yang baik sehingga seluruh rangkaian pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2021 dapat berjalan dengan lancar,” tukasnya.(zul/rilis)
