TANJUNGPINANG (HAKA) – Rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin), masuk dalam salah satu proyek usulan Pemprov Kepri, yang diakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2022.
Selain Jembatan Babin, pada Musrenbang Tahun 2022 ini, Pemerintah Pusat juga mengakomodir 10 proyek lain dari total 28 proyek yang diusulkan oleh Pemprov Kepri.
Ke-10 proyek tersebut di antaranya, pembangunan jalan lintas barat lanjutan, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Bintan, pembangunan bangunan pengendali banjir Batam-Bintan, pembangunan pelabuhan samudera Teluk Buton Natuna.
Kemudian, penyediaan air baku DAS Kawal Tahap 2, pemberdayaan dan pembinaan kemitraan usaha sebagai pemasok industri pariwisata, pembangunan flyover Simpang Kabil, siswa SMK yang tersertifikasi, jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya, dan tenaga kerja industri yang mendapatkan sertifikat kompetensi.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad optimis, program tersebut bisa menjadi daya dukung Provinsi Kepulauan Riau terhadap pembangunan nasional.
Terutama, program pembangunan jembatan Batam-Bintan, yang bertujuan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara Pulau Batam dan Pulau Bintan.
“Semakin meningkatnya arus barang dan jasa antara Batam dan Bintan sekarang ini membutuhkan infrastruktur penghubung yang memadai seperti jembatan,” katanya, di Kota Tanjungpinang, Sabtu (18/6/2022).
Menurutnya, kehadiran Jembatan Batam-Bintan nantinya, dipastikan akan mampu mendukung perkembangan perekonomian khususnya di sektor industri, pariwisata, perdagangan, pertanian, dan perikanan di kedua pulau.
“Sekaligus dapat menjadi pemicu berkembangnya kawasan baru di sepanjang koridor Jembatan Batam-Bintan, dan mendorong industri pariwisata Batam-Bintan,” jelasnya.
Selain itu, pembangunan ruas jalan lintas barat lanjutan, menjadi usulan dari Pemprov Kepri, karena belum adanya ruas jalan yang menguntungkan langsung wilayah utara pulau Bintan di Tanjunguban dengan wilayah timur Pulau Bintan di kota Kijang.
“Sekarang arus barang dan jasa menjadi lambat karena harus ke kota Tanjungpinang dulu akibatnya waktu dan biaya transportasi menjadi tidak efisien,” paparnya.
Selanjutnya, sambungnya, proyek pengembangan SPAM Regional Pulau Bintan dan DAS Kawal tahap II merupakan, upaya dari Pemprov Kepri untuk menyelesaikan krisis air bersih di Pulau Bintan.
“Dengan semakin sering terjadinya krisis air bersih pada musim kemarau ditambah dengan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian sejalan, maka dibutuhkan pasokan air bersih yang memadai,” tuturnya.
Orang nomor satu di Provinsi Kepri inipun menyatakan, Pemprov Kepri akan terus berkomitmen agar ke-11 usulan proyek tersebut bisa diselesaikan.(kar)
