TANJUNGPINANG (HAKA) – Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Sarafudin Aluan menilai, Kepala BP Batam HM Rudi diibaratkan, sebagai tipe pemimpin yang suka melempar batu sembunyi tangan.
Hal itu disampaikannya ketika menanggapi kabar jika Gubernur Kepri, Ansar Ahmad yang disebut tidak peduli dengan permasalahan masyarakat Rempang, Kota Batam.
Padahal, kata Aluan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad sudah melakukan antisipasi dan beberapa upaya, agar masalah Rempang ini terselesaikan dengan baik.
“Jika Pak Rudi mau Pak Ansar selalu kelihatan bersamanya dalam masalah Rempang ini, ya libatkan dong. Jangan mau enaknya saja, ketika masalah sudah timbul seperti sekarang ini dilempar ke orang lain,” katanya, Minggu (10/9/2023).
Aluan mengutarakan, sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung rencana investasi di Rempang, Gubernur Kepri telah mengeluarkan keputusan nomor 828 tahun 2023, tentang Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Pengelolaan Kawasan Rempang.
Bukti keseriusan Gubernur Ansar lainnya, kata dia, Ansar juga sudah rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, bersama Mendagri RI Tito Karnavian dan Menparekraf Sandiaga Uno.
Dalam forum tersebut, kata Aluan, Gubernur Ansar diminta untuk membantu menyukseskan sosialisasi pengembangan Rempang.
Namun, sayangnya setelah rapat itu, Gubernur Ansar tidak diajak koordinasi oleh BP Batam. Sehingga, akhirnya Gubernur berinisiatif menghubungi Menko Airlangga agar mengingatkan Kepala BP Batam untuk menggelar rapat koordinasi.
“Atas inisiasi Gubernur lah kemudian terjadi rapat koordinasi di kantor BP Batam yang dipimpin langsung oleh Gubernur Ansar,” paparnya.
Tetapi, sambungnya, usai rapat itu BP Batam justru melakukan sosialisasi di Hotel Harmoni One Batam Center, dengan tidak memberi tahu atau mengundang Gubernur sebagai anggota tim.
“Selain Gubernur tidak diberitahu, kita juga sayangkan kenapa sosialisasinya di hotel, kenapa tidak di lokasi. Di hotel pun yang hadir sebagian besar justru bukan masyarakat Rempang, sehingga sosialisasinya bisa dibilang kurang tepat sasaran,” ungkapnya.
Alhasil, terjadilah aksi demonstrasi pada 31 Agustus di depan kantor BP Batam, dan Gubernur Kepri juga tidak mendapatkan informasi dari Ketua BP Batam terkait aksi tersebut.
“Sekarang ini setelah beberapa kejadian sebelumnya seolah-olah BP Batam mencari kambing hitam. Pak Ansar dibilang tidak hadir dan sebagainya,” pungkasnya.(kar)
