TANJUNGPINANG (HAKA) – Potensi defisit anggaran pada APBD Perubahan Provinsi Kepri tahun 2018 ini mencapai Rp 350 miliar.
Angka tersebut berdasarkan perhitungan antara Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri, setelah mendengar pemaparan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Pemprov Kepri tentang realisasi pendapatan Provinsi Kepri, di Graha Kepri Kota Batam, kemarin. Hal itu disampaikan Anggota Banggar yang juga Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri Hotman Hutapea.
“Memang penghitungan di semester pertama dan kedua ini, jumlah besaran sementara realisasi APBD yang terjadi lebih banyak mengalami pengurangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menjabarkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di semester pertama dan kedua yang diasumsikan mampu mencapai Rp 1 triliun, justru pada saat ini berkurang Rp 53 miliar.
Kemudian, dari distribusi juga berkurang Rp 59 miliar, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berkurang sekitar Rp 300 miliar, Minyak dan gas (Migas) Rp 98 miliar.
“Royalti dan pajak bumi bangunan penghasilannya juga ikut berkurang,” sebutnya.
Hotman menyebut, sejatinya kondisi ini tidak akan terjadi jika, Pemprov Kepri mau bergerak cepat untuk mengurusi regulasi pengelolaan labuh jangkar di Pemerintah Pusat.
Mengingat, Gubernur Kepri sudah menandatangi Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait pengelolaan lego jangkar di wilayah perairan Provinsi Kepri.
“Kenapa harus tunggu 2019, harusnya sekarang. Karena kami tidak bisa yang kesana menjolok, harus pemerintah yang menagih,” tukasnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur (Wagub) Kepri Isdianto menyampaikan, minimnya pendapatan Provinsi Kepri yang diperoleh saat ini, karena tidak adanya terobosan dari OPD di Pemprov Kepri untuk mencari sumber pendapatan yang baru.
“Yang dikelola masih sebatas itu-itu saja. Belum ada terobosan terbaru,” tuturnya.
Isdianto juga menyampaikan, jia dilihat dari kondisi keuangan saat ini. Besar kemungkinan ditahun 2019 mendatang Pemprov Kepri akan membatasi program di APBD murni.
“Tentu akan banyak kegiatan yang tidak prioritas dibatasi, sampai betul-betul struktur anggaran pemerintah kembali normal,” tukasnya.(kar)
