TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad merespon statement Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, yang menyebut jika pembentukan BUMD Migas akan menambah beban keuangan daerah.
Ansar menegaskan, jika pembentukan BUMD tersebut bertujuan, agar BUMD tersebut bisa lebih fokus untuk mengurusi Participating interest (PI) 10 persen, dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang melakukan eksplorasi sumur migas di wilayah Kepri.
“Kalau itu dicantolkan ke BUMD kita yang ada saat ini nanti khawatirnya tidak akan fokus. Sementara itukan urusan migas. Selain itu, sumbernya jelas dan tidak akan membebani uang daerah,” katanya, kepada hariankepri.com, Selasa (19/3/2024).
Lebih lanjut ia mengutarakan, dari hasil ekspos beberapa kontraktor migas di Kepri, ke depan akan ada banyak rencana pengembangan sumur migas di wilayah Kepri.
Merujuk dari kondisi itu, maka, Pemprov Kepri memutuskan untuk membentuk BUMD baru yang benar-benar fokus untuk mengurusi masalah migas.
Selain itu sambung Ansar, dalam pengelolaan PI 10 persen ini, secara aturan pemda memang diharuskan membentuk BUMD baru yang berkecimpung di bidang migas.
Orang nomor satu di Provinsi Kepri ini juga menegaskan, untuk dana penyertaan modal pembentukan BUMD Migas ini, juga dipastikan tidak akan menghabiskan anggaran sampai puluhan atau ratusan miliar rupiah.
“Memang untuk penyertaan modal belum kita hitung, nanti di APBD P baru kita anggarkan, tapi itu tidak perlu besar. Tidak akan sampai puluhan apalagi ratusan miliar. Itu sebatas hanya untuk membantu menampung PI saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, diberitakan Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menyatakan, tak setuju dengan pembentukan BUMD tersebut. Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, pembentukan BUMD Migas itu justru akan semakin menambah beban keuangan Pemprov Kepri.
“Kalau bentuk BUMD baru pasti ada penyertaan modal disitu. Itu mau Rp 50 sampai Rp 100 miliar,” katanya, kepada hariankepri.com, di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu (13/3/2024).
Jumaga secara tegas mengatakan, ketimbang membentuk BUMD baru, Pemprov Kepri sebaiknya fokus saja mengurusi dua BUMD yang ada saat ini. Karena, menurutnya, kedua BUMD itu sampai hari ini belum memberikan sumbangsih apapun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kepri.
“Jadi jangan asal bentuk BUMD baru, yang lama saja belum jelas sumbangsihnya,” tegasnya.(kar)
