TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubenur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mengatakan, rendahnya serapan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2017, disebabkan karena lemahnya etos kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.
“Memang etos kerja atau semangat kerja dipemerintahan saya masih kurang dan itu berpengaruh dalam penyerapan anggaran,” ujarnya, di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Jumat (15/09/2017).
Kemampuan kepala OPD dalam mengelola keuangan juga menjadi faktor lain, yang membuat rendahnya serapan anggaran dalam APBD.
Selain itu, perencanaan program yang tidak matang juga menjadi penyebab tidak maksimalnya serapan anggaran di APBD.
Agar hal tersebut tidak terulang. Ia akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
“Semua OPD satu persatu akan segera kita evaluasi,” sebutnya.
Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak secara tegas meminta kepada Gubernur Provinsi Kepri, untuk menggeser kepala OPD yang tidak mampu bekerja secara maksimal.
Sebab kata politisi PDI Perjuangan ini, imbas dari tidak maksimalnya serapan anggaran dalam APBD membuat pertumbuhan ekonomi Kepri mengalami perlambatan.
“Kita minta Gubernur serius untuk menggeser kepala OPD yang tidak mampu bekerja,” tegasnya.
Apalagi kata dia, belanja daerah dalam APBD P 2017 mengalami kenaikan. Sehingga diharapkan dengan adanya kenaikan belanja tersebut dapat meningkatkan kembali perekonomian Kepri yang sekarang terpuruk.
Namun, hal itu bakal sulit terwujud jika OPD di Pemprov Kepri tidak dapat memaksimalkan serapan anggaran yang ada di APBD P.
“Penambahan belanja di APBD P diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi Kepri yang turun. Sehingga ekonomi Kepri dapat kembali jaya seperti tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya.(kar)
