Redaksi hariankepri.com, kembali memilih 9 tokoh publik dari beragam latar belakang dan profesi, sebagai newsmaker versi redaksi hariankepri.com, tahun 2019.
Ini merupakan tahun kedua, hariankepri merilis 9 tokoh, yang dinilai, mempunyai magnet yang luar biasa kuat di dalam pemberitaan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca setia hariankepri.com.
Berharap, konsistensi ini dapat berlanjut, dan muncul para newsmaker baru versi hariankepri.com di akhir tahun 2020 nanti.
1. NURDIN BASIRUN
Namanya sempat tak dijagokan, jelang Pilkada 2015. Diisukan akan berpasangan dengan Soerya Respationo, namun akhirnya Nurdin berlabuh ke Muhammad Sani. Keduanya maju sebagai pasangan yang mengangkat jargon SANUR, hingga memenangkan Pilgub Kepri 2015.
Sepeninggal Alm HM Sani, Nurdin pun diangkat menjadi Gubernur. Kata orang “Untung Sabut”.
Selama jadi gubernur, mantan Bupati Karimun ini, tidak jarang bermanuver yang terkadang dinilai kontroversi, oleh banyak orang.
Mulai dari pengangkatan pejabat-pejabat eselon, yang mengutamakan dari Karimun. Kesan lambat dalam pemilihan Wakil Gubernur. Termasuk soal polemik di tubuh BUMD Kepri dan BUP Kepri.
Bahkan, ada beberapa kebijakan yang membuat pemerintahannya didemo, oleh Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK).
Namun demikian, berbagai penghargaan pun pernah diraihnya. Di antaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 dengan perdikat memuaskan.
Adhiprima Karya Award Bidang Budaya Tahun 2019 pada acara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), urutan 4 Nasional Kesejahteraan Masyarakat.
Nurdin juga dikenal sebagai sosok yang peduli dunia olahraga. Tim sepak bola 757 yang didirikannya, sempat bertanding dengan Persija Jakarta.
Tak henti-hentinya Nurdin menjadi newsmaker di Kepri, dengan kontroversi dan prestasinya. Puncaknya, ketika Nurdin Basirun terlibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, tepatnya 10 Juli 2019 lalu.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan Kepala DKP Provinsi Kepri Edy Sofyan, Kabid Perikanan Tangkap DKP Budi Hartono, serta pihak swasta.
Dalam perkembangannya, Nurdin didakwa menerima suap terkait izin reklamasi dan gratifikasi dari kepala dinas. Dakwaan KPK yang dibacakan saat sidang, dan diterima hariankepri.com, setidaknya ada sekitar Rp 8,8 miliar total nilai gratifikasi yang diterima Nurdin Basirun.
Hingga kini, kasus yang menyeret banyak pihak, baik swasta maupun pejabat di Pemerintah Provinsi Kepri ini pun, masih berlangsung.*
2. ISDIANTO
Tahun 2019 menjadi debutnya, untuk tampil dan terjun langsung dikancah perpolitikan Provinsi Kepri.
Statement pertamanya, yang berbau politik dan cukup banyak memancing reaksi masyarakat, ketika ia terang-terangan menyatakan, bakal berpisah dengan Nurdin Basirun di Pilgub Kepri 2020.
Gaya kepemimpinannya juga kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Apalagi, beberapa bulan setelah ia berstatus sebagai Plt Gubernur, adik almarhum HM Sani ini kerap melontarkan statement, dan kebijakan yang cukup kontroversial.
Tidak jarang, Isdianto juga sering terpancing emosinya, saat menanggapi beragam permasalahan.
Sebut saja ketika ia sering meradang serta terkesan acuh sewaktu menanggapi kasus Nurdin Basirun. Sikap yang sama juga kerap ditunjukannya, saat menjawab sikap politiknya di Pilgub Kepri 2020.
Isdianto juga sempat “merajuk” dan mengancam, akan merotasi beberapa pejabat di Pemprov Kepri, karena jarang hadir dalam kegiatan yang dibukanya.
Sampai, salah satu statementnya yang cukup mendapat reaksi dari masyarakat, saat ia akan menghapus sejumlah proyek strategis warisan Nurdin Basirun.
Namun, seiring perjalanan waktu. Pria yang juga mengisi posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD PDIP Provinsi Kepri ini terlihat semakin kalem, baik dalam memimpin maupun bersikap di dunia politik.
Belakangan, nyaris tidak pernah lagi terdengar pernyataan kontroversial yang keluar dari lisan Ketua PMI Provinsi Kepri itu. Untuk masalah politik, Isdianto pun terlihat tak begitu ngotot.
Pria yang memulai karir birokrasinya sebagai staf di kantor pembangunan desa Kabupaten Kepulauan Riau itu, kini terlihat lebih fokus, untuk mendengar dan melihat secara langsung kondisi masyarakat.
Meskipun begitu, publik tengah menunggu janjinya merotasi Kepala OPD Pemprov Kepri, dan sinyal ingin memecat direksi PT Pelabuhan Kepri. Termasuk, sikap politiknya menjelang pesta demokrasi Pemilihan Gubernur Kepri di Pilkada Serentak 2020 mendatang.*
3. DEWI KUMALASARI
Tak pernah diprediksi dan diperhitungkan, politisi wanita dari Partai Golkar ini justru membuat kejutan, sekaligus sejarah di DPRD Provinsi Kepri.
Dialah wanita pertama, yang mampu duduk di kursi unsur pimpinan DPRD Kepri, sejak provinsi ini terbentuk.
Adalah Ansar Ahmad, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Kepri, yang pertama kali menyampaikan informasi ke publik, bila Dewi yang juga istrinya ini, akan menjadi wakil Partai Golkar untuk duduk di Wakil Ketua I DPRD Kepri.
Banyak kalangan yang menyambutnya dengan positif. Hal itu juga secara otomatis, mengubah komposisi wakil Partai Golkar di pimpinan DPRD Kepri.
Rizky Faisal yang pada periode sebelumnya duduk di jabatan itu, harus turun tahta menjadi Ketua Komisi IV.
Kini, wanita yang pada periode sebelumnya jarang terpantau pewarta ini, mulai menunjukkan kepiawaiannya dalam memimpin DPRD Kepri.
Dalam beberapa momen, ia pun dipercaya Jumaga Nadeak, untuk memimpin jalannya sidang paripurna.
Eksistensinya pun mulai terlihat jelas di depan publik, dengan mengikuti beragam kegiatan di DPRD Provinsi Kepri.*
4. LIS DARMANSYAH
Politisi yang satu ini, boleh dikatakan sebagai orang yang andal dalam manajemen konflik.
Sempat menghilang setelah gagal dalam Pilwako Tanjungpinang 2018 lalu, kemunculannya di awal 2019 langsung mengundang polemik yang cukup hangat.
Tepatnya pada Januari 2019. Ketika itu, Lis dengan tegas mengkritik kebijakan Wali Kota Tanjungpinang Syahrul, soal penempatan lokasi bazar Imlek.
Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan mantan wakilnya itu, menjadi biang kegaduhan yang terjadi waktu itu.
Ia pun tak segan menuding, di 100 hari kepemimpinan Syahrul-Rahma, keduanya justru malah membuat kegaduhan yang hanya menghabiskan energi. Statement-nya itu cukup banyak menimbulkan reaksi. Ada yang pro, tak sedikit juga yang kontra.
September 2019, ia dilantik dan duduk sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepri Sementara. Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kepri ini, kembali menjadi perdebatan di tengah masyarakat.
Apalagi, dalam satu momen demonstrasi mahasiswa, ia menceramahi ratusan mahasiswa yang tengah menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Kepri.
Ekspresi, serta kalimatnya yang berhasil direkam hariankepri.com, viral di media sosial. Beragam reaksi ditunjukkan oleh masyarakat, setelah menyaksikan video itu.
Mendekati berakhirnya 2019, pria yang kini duduk di Komisi III DPRD Provinsi Kepri itu melontarkan statement yang cukup keras.
Ia menyentil, kinerja ketiga direksi PT Pelabuhan Kepri yang kurang kreatif, sehingga belum menghasilkan apapun bagi Provinsi Kepri.
Lis meminta kepada Plt Gubernur Kepri, untuk mengevalusi kinerja ketiga direksi perusahaan, yang menjadi mitra kerjanya di Komisi III.
Cukup banyak masyarakat yang menyambut positif kritikannya itu. Termasuk Plt Gubernur Kepri Isdianto ikut sepakat, dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Kepri tersebut.*
5. SYAHRUL
Pada September 2019 lalu, Ketua DPD Partai Gerindra Kepri ini, genap satu tahun menjabat sebagai Wali Kota Tanjungpinang.
Di tahun pertama kepemimpinannya bersama Rahma ini, setidaknya ada 3 persoalan besar yang dihadapi Syahrul, baik sebagai wali kota, maupun ayah bagi anak-anaknya.
Yakni, soal penanganan banjir dan seragam sekolah gratis. Termasuk, masalah anaknya yang sempat berurusan dengan bawaslu, hingga ke pengadilan.
Pada Januari 2019, Syahrul juga sempat membuat keputusan kontroversi, yang membuat geger Tanjungpinang, khususnya masyarakat Tionghoa.
Kala itu, Syahrul berani memindahkan lokasi bazar Imlek, dari lokasi sebelumnya yang sudah belasan tahun, ke tempat baru, yakni Jalan Teuku Umar, Tanjungpinang.
Perseturuan Syahrul bahkan meruncing, dengan salah seorang tokoh Tionghoa Kepri, Rudi Chua. Kendati banyak ditentang, Syahrul tetap dengan keputusannya.
Hingga akhirnya, keputusan itu diterima seluruh pihak, dan momen maaf-maaf pun tercipta, usai adu urat antara wali kota dan beberapa tokoh.
Hal lain yang cukup menyita energi Syahrul, adalah seragam sekolah gratis. Pasalnya, program itu, adalah unggulan Syahrul-Rahma yang belum bisa terealisasikan hingga jelang akhir tahun.
Apesnya, sejumlah Anggota DPRD Tanjungpinang pun, secara bergiliran menyerang melalui kritikan kepada Syahrul.
Salah satunya datang dari Ade Angga, yang notabenenya adalah eks Ketua Tim Sukses Syahrul-Rahma pada Pilwako 2018.
Ade Angga, menganggap kebijakan atau program itu lamban dalam realisasinya.
Namun, pelan tapi pasti, dan sesuai dengan slogan “SABAR” yang dibawa pada kampanye lalu, Syahrul tetap bersabar menghadapi kritikan-kritikan tersebut.
Akhirnya, seragam sekolah gratis tersebut berhasil ditunaikan oleh Syahrul, beberapa pekan lalu.*
6. MUHAMMAD APRIYANDY
Awal tahun 2019, putra sulung Wali Kota Syahrul ini, memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Apriyandy mulai show on di berbagai kesempatan, termasuk kala itu, aktif mendukung Kiki, sebagai peserta Liga Dangdut (LIDA) Indonesia, asal Tanjungpinang.
Saat masa kampanye, pria yang akrab disapa Andi ini rajin turun menyapa masyarakat, di wilayah Tanjungpinang Timur, sebagai daerah pemilihannya.
Di masa ini juga lah, Andi diterpa musibah pembunuhan karakter yang disebar melalui media sosial. Ia difitnah, dengan berbagai meme negatif di facebook, bersama seorang wanita bernama Wulan Andarini.
Tak mau karir politiknya kandas, Andi pun membuat laporan ke polisi, pada sekitaran Februari 2019. Sejak saat itu, kasus ini pun tercatat di Satreskrim Polres Tanjungpinang.
Pada April 2019, masuk masa pemilu legislatif, sekaligus masa penentuan karir politik Andi. Boro-boro menikmati hasil pencoblosan atas jerih payahnya semasa kampanye, Andi malah tersengat kasus pidana politik.
Lagi-lagi, Andi kembali berurusan dengan polisi. Bukan sebagai pelapor kasus hoax facebook, ia malah dilabeli tersangka dugaan pidana pemilu.
Hampir 4 bulan lamanya, Andi terkuras energinya menghadapi gugatan penyidik dan putusan hakim, hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Riau membebaskan Andi dari segala tuduhan.
September 2019, Andi resmi menyandang gelar Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, periode 2019-2024. Sebagai hadiah, ia diberi mandat oleh partai, menjadi orang nomor satu di Gerindra DPRD Tanjungpinang.
Mulai menikmati dan piawai dengan status sebagai anggota dewan, Andi pun pada Desember 2019, memutuskan mengakhiri masa jomblonya. Andi melamar seorang perempuan lawa asal negeri Gurindam, Tanjungpinang.
Dia adalah Wulan Andarini. Wanita yang pada awal tahun, sempat jadi objek fitnah di media sosial dengan Andi. Kini, wanita itu tidak lama lagi akan menyandang status Nyonya Apriyandy, pada Februari 2020 mendatang. *
7. YUNIARNI PUSTOKO WENI
Nama Yuniarni Pustoko Weni, memang tidak asing lagi di telinga masyarakat Kota Tanjungpinang.
Weni yang lahir di Jakarta 14 Juni 1976 ini, jenjang karirnya di kancah politik Kepri terbilang cukup cemerlang.
Bagaimana tidak, Weni yang dulunya ibu rumah tangga, lalu naik status jadi Ketua PKK Tanjungpinang, tiba-tiba terjun ke politik praktis, dan ia pun terpilih dan langsung memegang jabatan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri periode 2014-2019.
Kini, Weni naik level menjadi Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, periode sekarang hingga 5 tahun ke depan. Weni pun mencatatkan sejarah, wanita pertama yang menjadi pucuk pimpinan DPRD Tanjungpinang.
Sejak menjabat Ketua PKK dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Weni banyak aktif di berbagai kegiatan sosial.
Weni yang juga istri mantan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah itu, langsung tancap gas memimpin lembaga legislatif, sejak ia dilantik pada September lalu.
Kritik-kritik tajam pun langsung ia alamatkan ke Pemko Tanjungpinang. Malah, hanya hitungan menit usai dilantik, Weni langsung melontarkan pernyataan, agar Wali Kota Syahrul tidak alergi dengan kritikan wakil rakyat.
Keputusan yang tidak kalah kontroversi yang diambil Weni, dengan tiba-tiba membantalkan rapat paripurna pengesahan APBD tahun 2020, pada akhir November 2019 silam.
Kendati hal ini sempat membuat pihak Pemko Tanjungpinang kecewa, namun, Ketua DPC PDIP Tanjungpinang ini punya alasan tersendiri, kenapa keputusan itu diambil. *
8. HAMID RIZAL
Pria yang Lahir di Pulau Penyengat 67 tahun silam ini, tidak pernah terpikirkan olehnya bisa menjadi orang nomor satu di Natuna, bahkan hingga dua periode.
Dia adalah Hamid Rizal. Terpilih bersama wakilnya, Ngesti Yuni Suprapti saat Pilkada 2015, membuatnya kembali berkuasa di Bumi Sakti Rantau Bertuah.
Pada masa kepemimpinannya, Hamid tergolong beruntung. Pasalnya, program yang dicanangkannya, sejalan dengan pembangunan yang didesain oleh Presiden RI Joko Widodo.
Yaitu, membangun dari perbatasan. Natuna menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat, dengan lima sektor pembangunan.
Di awal kepemimpinannya, bahkan di tahun 2019 ini, Hamid menggaungkan kembali wacana pembentukan Provinsi baru. Provinsi Natuna Anambas.
Untuk membahas wacana itu, Hamid sempat mengundang para petinggi di Kabupaten Anambas untuk berkunjung ke Natuna, kajian pemekaran pun dia lakukan dengan melibatkan lembaga terpercaya.
Wacana tersebut terus dia gaungkan, dalam setiap sambutan yang dia berikan dalam acara-acara yang dia ikuti.
Dalam perjalanannya, berbagai kebijakannya sempat menuai pro kontra, dan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat.
Salah satunya adalah, keputusan Hamid untuk membeli kapal feri milik pemda yang diberi nama Indra Perkasa.
Hamid menyampaikan, waktu itu pertimbangan pengadaan kapal tersebut, karena kondisi geografis Natuna yang merupakan daerah kepulauan.
Sehingga, perlu sarana transportasi untuk mendukung operasional bupati, sekaligus bisa dipergunakan oleh masyarakat apabila ada hal mendesak.
Selain itu, keputusannya untuk membangun rumah dinas bupati, sekaligus gedung daerah juga sempat menuai polemik.
Namun, lagi-lagi Hamid Rizal kembali teguh pada keputusannya, untuk tetap melanjutkan pembangunan tersebut. Hasilnya, kini rumah dinas tersebut telah selesai dan ditempatinya, serta bermanfaat ke depannya.
Bukan Hamid Rizal namanya, jika tidak memantik perhatian publik. Yang teranyar, dan masih teringat di benak publik Natuna, tentang sikap Hamid yang enggan menghadiri pengesahan APBD Natuna Tahun 2020.
Alhasil, APBD untuk digunakan tahun depan itu, tetap disahkan oleh DPRD tanpa kehadiran Hamid Rizal sang penguasa Natuna. *
9. UCOK LASDIN SILALAHI
Ucok Lasdin Silalahi, lahir di Jakarta pada Januari 1977. Ia menjadi Anggota Polri, sejak lulus akademi kepolisian (Akpol) pada tahun 1998 silam.
Ucok menjabat sebagai Kapolres Tanjungpinang dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) pada Maret 2018 lalu. Ia menggantikan AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro.
Saat menjabat sebagai Kapolres Tanjungpinang, nama, karakter serta figur pribadi Ucok, mulai menjadi perhatian dan menuai banyak pujian, dari berbagai kalangan masyarakat Kota Tanjungpinang.
Selain Ucok menjalankan tugas pokok sebagai polisi, ia juga sering mengadakan dialog dan bersilaturahmi dengan seluruh lembaga maupun organisasi kemasyarakatan.
Kegiatan itu merupakan agenda rutin Ucok, untuk mendengarkan aspirasi warga Tanjungpinang, serta memberikan pandangan positif. Baik menyangkut permasalahan hukum, sosial, lingkungan hingga pendidikan serta kesehatan.
Ucok tampil di mata masyarakat, dengan sederhana, sehingga ia dikenal dengan gaya kepemimpinan bapak gotong royong, terutama di bidang sosial dan lingkungan.
Hal itu terlihat jelas, ketika AKBP Ucok bersama jajarannya, melibatkan warga untuk aksi bersih-bersih. Bahkan pada satu kesempatan turun mengurai banjir di Batu 7, aksi sang Perwira Menengah (Pamen) Polri ini menimbulkan polemik.
Meskipun akhirnya, titik-titik banjir yang Ucok kunjungi saat itu mendapatkan perhatian pemerintah, baik provinsi dan kota. Sejarah mencatat, hingga kini lokasi-lokasi itu aman dari banjir.
Bukan itu saja. Ucok juga menginstruksikan jajaran polres hingga polsek, untuk membantu warga mendapatkan air bersih, pada saat musim kemarau panjang 2019 lalu.
Tak hanya itu, di akhir masa jabatannya September 2019 lalu, Ucok menggerakkan kesatuannya dan instansi lainnya menanam ratusan bibit pohon di Pulau Penyengat, di lahan bekas kebakaran hutan.*