TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepulauan Riau (Kepri) TS Arif Fadillah menyampaikan, penyebab defisit pada APBD-P tahun 2018 ini, karena macetnya dana perimbangan dari pemerintah pusat.
“Memang ada kendala dari dana perimbangan, kalau PAD masih ada penambahan mungkin,” ujarnya di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Senin (9/7/2018).
Untuk angka pasti berapa defisit karena macetnya dana perimbangan tersebut. Arif menyebut, saat ini ia masih meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri untuk menghitung angka pasti dana perimbangan untuk APBD P 2018 ini.
“Setelah ada angka realnya nanti baru kita laporkan ke gubernur,” sebutnya.
Disinggung jika defisit anggaran yang terjadi pada APBD-P 2018 ini sekitar Rp 350 miliar. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri ini menegaskan, angka tersebut kemungkinan besar bisa terjadi.
“Bisa saja. Tapi kita masih menghitung dana perimbangan. Kondisi ini memang sama seluruh Indonesia gitu juga,” tuturnya.
Meskipun begitu sambung Arif, seluruh kegiatan strategis khususnya proyek infrastruktur tahun 2018 ini tidak akan dipending.
Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat penting juga tetap akan dilaksanakan.
“Yang jelas kegiatan strategis tetap akan dilanjutkan. Karena pembangunan infrastruktur menjadi langkah yang harus kita kejar. Ini sesuai dengan arahan Presiden,” sebutnya.
Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal ini. Saat ini beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pendapatan, diminta untuk segera memenuhi target pendapatannya.
“Kalau targetnya sudah terpenuhi, baru kita cari solusi di perimbangan,” tandasnya.(kar)
