TIGA pekan lagi, tepatnya pada 21 September, Provinsi Kepri genap berusia 21 tahun. Kepulauan Riau lahir dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Kota Tanjungpinang berkedudukan sebagai ibu kota Provinsi Kepri.
Sejak ditetapkannya Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Bintan terus menggeliat. Arus keluar masuk orang dan barang meningkat. Baik melalui bandar udara Raja Haji Fisabilillah, pelabuhan Sribintan Pura maupun melalui kapal roro via Tanjunguban.
Awal terbentuknya Provinsi Kepri, kantor pemerintah pun berpindah-pindah. Mulai dari eks kantor bupati Kepulauan Riau, hingga menyewa ruko. Kala itu, ada tiga alternatif lokasi pusat pemerintahan yakni Dompak Darat, Senggarang dan Pulau Dompak.
Dipilihnya Pulau Dompak sebagai lokasi kantor Gubernur Kepri, karena alasan teknis dan strategis. Lahan yang tersedia cukup luas, sehingga bisa dijadikan kawasan terpadu atau kota satelit.
Sejak awal, Dompak adalah proyek prestisius yang ditunggu banyak orang. Dengan harapan, agar pulau Dompak menjelma menjadi kota baru. Ternyata itu tak semudah membalik telapak tangan. Rancangan kawasan terpadu yang direncanakan rampung dalam tempo 2 tahun 6 bulan dan menelan dana triliunan, ternyata meleset.
Dilansir dari socratestalk.com, Pulau Dompak terletak di Kelurahan Tanjungayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari. Pulau ini jaraknya 4,7 kilometer dari Kota Tanjungpinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam bentuk desain dan grafis, rancangan Pulau Dompak memang eksotik dan menawan. Pulau ini bakal disulap jadi kawasan terpadu, dan strategis serta menjadi landmark dan simbol Provinsi Kepri.
Pulau Dompak luasnya sekitar 1.000 hektare. Dua pulau kecil, yakni Pulau Sekatab dan Pulau Basing, berada di depan Pulau Dompak. Lahannya antara lain akan digunakan untuk preservasi, yang terdiri dari hutan bakau dan taman. Untuk kantor pemerintahan 32 hektar.
Sedangkan alokasi lahan untuk perumahan disediakan seluas 246 hektar untuk rumah jabatan gubernur dan DPRD, apartemen serta hill side hou-sing. Untuk lahan komersial seluas 50 hektar yang diperuntukkan lahan komersial 29,7 hektar dan Central Business District (CBD) seluas 20,3 hektar.
Dalam master plan-nya, di bawah komando Gubernur Kepri kala itu, Ismeth Abdullah, Pulau Dompak dibangun menjadi kawasan terpadu. Ada resort, villa terapung, lapangan golf dan perhotelan. Lahan yang disediakan seluas 332 hektar dan untuk infrastruktur terutama jalan raya seluas 91 hektar.
Selain itu, di Pulau Sekatab akan dibangun Marina Tower dan Marina Island. Sedangkan villa terapung dibangun di dekat Pulau Basing. Sebuah terminal feri juga akan melengkapi pembangunan Pulau Dompak.
Kantor Gubernur Kepri dibangun menjadi landmark pulau tersebut. Lokasinya berada di ketinggian dan di puncak bukit. Di bagian lereng ketinggian tersebut, dibangun lapangan golf, di sisi kiri dibangun sebuah hotel dan di bagian yang landai disediakan villa terapung.
Dengan arsitektur bernuansa Melayu modern, luas kantor gubernur diperkirakan 10.000 m2 dan kantor OPD seluas 20.000 m2. Sebuah masjid seluas 14.600 m2 yang bisa menampung 3.000 orang yang dilengkapi menara setinggi 99 meter.
Gedung DPRD Kepri juga dirancang tak kalah megah. Diperkirakan luasnya 7.500 m2. Kompleks perumahan anggota dewan juga dibangun dengan keindahan alamnya, dan disesuaikan dengan kontur tanah di Pulau Dompak.
Dengan desain seperti itu, wajar saja harapan terhadap pembangunan Dompak semakin besar. Masterplan ini mengingatkan kita, masih banyak pekerjaan yang belum sesuai dengan rencana.
Pembangunan Dompak kala itu ditaksir bakal menyedot total dana hingga Rp 1,9 Triliun. Sekitar 20 paket proyek yang ditenderkan, dikerjakan oleh beberapa kontraktor dari Jakarta, Bandung dan Pekanbaru. Pembangunan pusat pemerintahan di Dompak dilakukan secara multiyears atau tahun jamak.
Mega proyek Dompak, dikerjakan beberapa kontraktor. Antara lain, PT Nindya Karya, Jakarta yang mengerjakan jembatan I senilai Rp 236 miliar. PT Duta Graha Indah yang membangun jalan utama senilai Rp 187 miliar.
Proyek pembangunan jalan penghubung Pulau Dompak senilai Rp 48 miliar oleh PT Tamako Raya Perdana, Pekanbaru, pembangunan jalan lokal di Pulau Dompak sebesar Rp 54 miliar dikerjakan PT Propelat asal Bandung.
Selanjutnya, proyek pembangunan kantor gubernur, dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemprov Kepri dimenangkan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala, Jakarta. Nilai proyek ini mencapai Rp 258 miliar.
PT Pembangunan Perumahan (PP), Jakarta kebagian dua proyek, yaitu pembangunan gedung DPRD Provinsi Kepri senilai Rp 64 miliar dan kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) sebesar Rp 45 miliar. Proyek pembangunan masjid raya dan Islamic Centre senilai Rp 102 miliar dimenangkan oleh PT Waskita Karya, Jakarta.
Pembangunan pusat pemerintahan Kepri ini dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kepri Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Provinsi Kepulauan Riau.
Dibayangkan saat itu, alangkah hebatnya Pulau Bintan nanti. Menjelang feri merapat di pelabuhan Sri Bintan Pura, di sebelah kiri tampak kantor Wali Kota Tanjungpinang berdiri megah di Senggarang.
Di sebelah kanan, Pulau Dompak terus menggeliat dan sedang dibangun. Dan nanti di tengah pusat pemerintahan Kabupaten Bintan di Bintan Bunyu. Tiga pusat pemerintahan di satu pulau.
Pembangunan Pulau Dompak yang semula diyakini bakal menjadi katalisator pembangunan Kepri secara keseluruhan. Usai masa Ismeth, disambung oleh Almarhum HM Sani, yang menjadi nakhoda baru Pulau Dompak.
Berdasarkan catatan hariankepri.com, meski tercatat sebagai gubernur yang melanjutkan pembangunan Dompak, namun Almarhum Ayah Sani, adalah lokomotif hijrahnya seluruh pegawai Pemprov Kepri, ke Pulau Dompak. Di era Ayah Sani, semua proyek peninggalan Ismeth dituntaskan. Termasuk 3 jembatan penghubung.
Berpulang HM Sani, Gubernur Nurdin melanjutkan estafet penataan Pulau Dompak. Nurdin memiliki konsep pengembangan Dompak yang luar biasa, kendati anggaran waktu itu sangat terbatas.
Mulai dari pintu masuk ke Kantor Pemerintahan Dompak, Gapura, Jembatan, Mesjid Raya, Tugu, Stadion Dompak, dan ke depan Tugu yang lainnya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga menggunakan dana CSR.
Di zaman Nurdin, konsep pembangunan di Dompak dibuat menjadi Pulau One Stop Service. Selain sebagai pusat pemerintahan, fasilitas di sekitar kantor gubernur menjadi destinasi wisata.
“Pak Gub ingin Dompak juga menjadi pusat wisata religius, Mesjid Raya Dompak sudah kita baguskan, kita berharap ormas-ormas Islam mulai beraktifitas di Mesjid Raya Dompak,” papar Sekda Kepri Arif Fadilah saat itu.
Kini, bersama Gubernur Ansar Ahmad, Pemprov Kepri menyempurnakan Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, sebagai kawasan wisata lengkap dengan berbagai ornamen Melayu.
Orang nomor satu di Provinsi Kepri itu menekankan, penataan Pulau Dompak sebagai kawasan wisata lengkap, yang ditata secara bertahap.
Sebagaimana diketahui, di kawasan Pulau Dompak, tengah dibangun berbagai fasilitas penunjang pariwisata. Seperti pembangunan Taman Migas yang didanai dari dana CSR SKK Migas sebesar Rp 2 miliar. Termasuk pembangunan Tugu Tiga Matra TNI.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kepri tengah mempercantik tampilan Jembatan Sultan Mahmud Riayat Syah, atau yang lebih dikenal dengan nama jembatan 1 Dompak.
Jembatan sepanjang 1,5 km tersebut dicat dengan warna kuning yang dikombinasikan dengan ornamen Melayu berwarna hijau, dengan pagu Rp 1,4 miliar.
Bahkan, untuk mempercantik Ibu Kota Kepri, ada 6 proyek strategis yang dikerjakan. Mulai dari Flyover Simpang Ramayana, pedestarian dan penataan median jalan Bandar Udara RHF. Termasuk, penataan jalan kawasan pemerintahan Kepri, di Dompak sebesar Rp 5 miliar.
Yang pasti, dengan tangan dingin Ansar Ahmad, Pulau Dompak makin terlihat, sebagai pusat pemerintahan Kepri, yang lebih maju dan modern. (arga permadi)
