TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menunda seluruh pelelangan pengadaan barang dan jasa di APBD tahun 2022 ini.
Penundaan pelelangan proyek tersebut, tertuang dalam surat nomor 903/1721.1/BKAD-SET/2022 yang diteken oleh Ketua TAPD Provinsi Kepri, Adi Prihantara pada Senin 25 Juli 2022.
“Sehubungan dengan kondisi defisit anggaran pada rencana belanja APBD tahun 2022, perlu dilakukan efisiensi terhadap pengadaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan,” ujar Adi Prihantara sebagaimana dilansir dari salinan surat tersebut pada, Jumat (5/8/2022).
Kepala Diskominfo Kepri, Hasan ketika dikonfirmasi membenarkan ihwal surat tersebut.
“Iya, benar,” katanya, Jumat (5/8/2022).
Dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu, Adi meminta agar Biro Barang dan Jasa Pemprov Kepri untuk menunda paket yang sedang dalam proses.
Kemudian, Biro Barang dan Jasa Pemprov Kepri juga diminta untuk menunda paket yang sudah tayang di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tapi belum ada penawaran.
“Menunda paket yang belum diusulkan untuk ditayangkan di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pada APBD tahun 2022, Pemprov Kepr mengalami defisit anggaran sebesar Rp 200 miliar. Hal itu disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin pada Kamis (28/7/2022).
Menurutnya, defisit tersebut terjadi karena pendapatan dari sektor pajak kendaraan yang belum maksimal. Karena, ujarnya, hingga semester I tahun anggaran 2022 ini pendapatan dari sektor tersebut secara persentase baru terealisasi sebanyak 60 persen.
“Idealnya itu 75 persen. Kalau bisa sampai 75 persen, maka akan ada yang bisa terselamatkan (tidak defisit),” katanya, kepada hariankepri.com, Kamis (28/7/2022).
Selain itu sambungnya, Silpa di tahun anggaran 2022 yang angkanya tergolong cukup tinggi, juga menjadi faktor pemicu terjadinya defisit di tahun anggaran 2022 ini.
Sebagai solusi untuk mengatasi defisit tersebut, ada sejumlah opsi yang bisa dijalankan untuk menutup defisit anggaran di APBD 2022 ini. Seperti, menggesa realisasi PAD dan mencari PAD baru.
Kemudian, melakukan refocusing anggaran seperti kegiatan di hotel dan juga anggaran perjalanan dinas.
“Termasuk perjalanan dinas dewan sebagian mungkin masuk ya, tapi yang diutamakan untuk OPD-OPD dulu yang tidak terlalu urgent, karena masih bisa virtual sekarang,” jelas Politisi PKS ini.
Bila hal itu belum juga mencukupi untuk menutup defisit, maka, selanjutnya, yakni dengan memangkas anggaran pokok pokiran (pokir) para anggota DPRD Provinsi Kepri.
“Tapi yang saat ini diprioritaskan untuk direfocusing yakni anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan di OPD. Alasannya, pokir memang belum masuk ke radar sana tapi kalau dari hasil refocusing tidak mencukupi akan tetap dimasukkan,” paparnya.
Namun, dari penelusuran serta data yang diperoleh hariankepri.com, solusi atau rencana pemangkasan pokir ini menuai polemik di internal DPRD Kepri.
Mayoritas para legislator Kepri ini menolak dengan berbagai alasan. Ketika dikonfirmasi, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak belum memberikan tanggapan soal rencana pemotongan pokir untuk menutupi defisit.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad pun merespon positif usulan dari Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin yang menawarkan solusi dengan memangkas dana pokok pikiran (pokir) untuk menutup defisit anggaran di APBD 2022.
“Ya, hal itu tentu boleh saja,” katanya kepada hariankepri.com, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (2/8/2022) kemarin.
Menurutnya, di tengah situasi saat ini, maka, semua pihak termasuk anggota DPRD Kepri hendaknya mesti saling memahami.
“Dengan situasi begini, semua pihak mestinya harus saling memahamilah,” sebutnya.(kar/fik)
