Beranda Daerah Batam

Minimnya Kaderisasi Parpol Jadi Penyebab IDI Kepri Turun ke Urutan 12 Nasional

0
Kegiatan Sinergitas Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepri, di Hotel Ibis Style Kota Batam, Rabu (1/12/2021)-f/zulfikar-hariankepri.com

BATAM (HAKA) – Pj Sekdaprov Kepri, Lamidi mengatakan, peringkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepri setiap tahun cenderung mengalami penurunan.

“IDI Kepri di tahun 2019 peringkat 3, sekarang tahun 2020 justru turun,” katanya saat membuka kegiatan Sinergitas Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepri, di Hotel Ibis Style, Kota Batam, Rabu (1/12/2021).

Lamidi yang juga Kepala Kesbangpol Provinsi Kepri ini, menyebut, penurunan peringkat IDI Provinsi Kepri dipengaruhi oleh banyak hal. Di antaranya, kebebasan sipil, hak-hak demokrasi, dan lembaga demokrasi.

“Karena IDI tidak hanya sekedar kita berdemokrasi tapi ada banyak hal yang mesti diperhatikan. Semoga pertemuan ini bermanfaat, sehingga kita bisa memperbaiki IDI Kepri,” harapnya.

Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini Kesbangpol Kepri, Andi Mardianus menyampaikan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pusat dan daerah, tentang tingkat perkembangan demokrasi di provinsi.

“Adapun sasaran dari kegiatan ini yakni kelompok kerja IDI, Kesbangpol se-Provinsi Kepri, perwakilan partai politik, perwakilan media massa, dan BEM universitas di Kota Batam,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, Darwis Sitorus, yang menjadi narasumber dalam kegiatan itu, menambahkan, IDI Provinsi Kepri pada tahun 2019 secara persentase sebesar 81,64 atau berada di urutan ketiga secara nasional.

Namun, pada tahun 2020, angka itu turun menjadi 76,72 persen atau berada di peringkat 12 secara nasional.

“IDI Kepri mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari sebelumnya baik menjadi sedang,” jelasnya.

Penurunan IDI di Kepri itu lanjutnya, dipengaruhi oleh dua aspek, yakni kurangnya kaum perempuan yang terlibat dalam partai politik, dan kurangnya kaderisasi dalam partai politik.

“Kemudian, aspek penurunan hak-hak politik, yang dipengaruhi oleh jumlah anggota dewan berjenis kelamin perempuan,” tuturnya.

Selain Kepala BPS Kepri, ada juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar yang didapuk sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.(kar)



example banner

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here