JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah bersikap tebang pilih menyikapi pengkritik rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, langkah meminta Veronica Koman Liau untuk mengklarifikasi ucapannya saat berorasi di depan Rutan Cipinang beberapa waktu lalu, karena merasa bagian dari rezim Pemerintahan Joko Widodo. Ia menilai Vero dalam orasinya terkesan menyalahkan pemerintah Jokowi atas putusan dua tahun penjara pada Basuki Tjahaja Purnama.
“Yang lain saya kira juga diproses. Misalnya Rizieq (Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq, red) kan ada yang melaporkan ke kepolisian. Buni Yani juga diproses. Nah kenapa dalam hal ini saya bersikap, karena saya tunggu enggak ada relawan yang protes (pada Vero, red),” ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (12/5/2017).
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, klarifikasi sangat penting untuk mengetahui maksud dari tudingan Vero sebagaimana terekam dalam sebuah video yang kini beredar luas di media sosial.
“Surat (permintaan agar Vero segera mengklarifikasi, red) sudah kami kirim ke alamatnya kemarin (Kamis, red) malam. Dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Dia kami minta menjawab baik itu tertulis atau mau menemui saya atau Dirjen Polpum Soedarmo, enggak masalah,” katanya.
Nama Vero sebelumnya mencuat setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta wanita tersebut meminta maaf, atas ucapannya saat berorasi di depan Rutan Cipinang beberapa waktu lalu. Pasalnya dalam video yang beredar, Vero mengkritik Pemerintahan Joko Widodo, atas permasalahan hukum yang dihadapi Basuki Tjahaja Purnama. Dia menyebut rezim Presiden Jokowi lebih parah ketimbang era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).(jpnn.com)
