JAKARTA (HAKA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperingatkan pemerintah daerah, untuk menggenjot realisasi APBD pada triwulan II 2021.
“Q2 (triwulan II,red) kita harapkan bisa meningkat pada bulan April, Mei, Juni. Nah ini untuk bisa melompat ke angka 7 persen tidak mungkin pemerintah pusat saja yang bergerak, pemda harus bergerak. Oleh karena itu, tolong belanjakan, diatur ritme belanja di daerah,” katanya, dalam keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021).
Tito juga mewanti-wanti kepada seluruh pemda agar realisasi APBD tidak ditumpuk di akhir tahun.
Karena itu, ia juga telah memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, agar berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk memonitor daerah yang belum merealisasikan APBD.
Tito juga berharap Kemenkeu dapat melakukan transfer dana ke daerah berbasis kinerja.
“Jadi kalau kinerjanya ternyata belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dulu, supaya dibelanjakan dulu,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan soal kewenangan pemerintah pusat dalam mengawasi penggunaan APBD dengan SIPD. Pihaknya kata dia, juga akan terus memperbaiki dan memberikan bimbingan teknis kepada pemda.
“Kami tidak ingin sebetulnya membuat repot teman-teman daerah, tapi inilah tanggung jawab kita dalam rangka untuk membuat sistem yang bisa meminimalisir penyimpangan, moral hazard,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, untuk di Provinsi Kepri serapan APBD di triwulan I 2021 ini tergolong cukup rendah, yakni berada diangka 6 persen.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam setiap kesempatan selalu berujar, jika rendahnya serapan APBD 2021 Provinsi Kepri itu dikarenakan perubahan sistem keuangan dari SIMDA ke SIPD.(kar)
