Masyarakat Tambelan Keberatan dengan Pemkab Bintan

BINTAN (HAKA) – Beberapa waktu lalu, DPRD dan Pemkab Bintan mengusulkan nama Kandil Bahar, untuk dijadikan sebagai nama Bandar Udara di Tambelan.

Namun usulan dari Pemkab dan DPRD Bintan itu memunculkan penolakan di masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Himpunan Mahasiswa Tambelan (HMT) di Tanjungpinang, Hardi Wiradinata.

Hardi menilai, nama Kandil Bahar yang disetujui oleh DPRD Bintan itu, bukan nama tempat di Tambelan, ataupun sosok pahlawan.

Menurutnya, pemerintah daerah maupun DPRD Bintan terburu-buru menyetujui nama tersebut, tanpa melalui mekanisme ilmiah serta proses musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat.

“Saya sendiri tidak terima, karena itu bukan nama tempat atau nama pahlawan. Sebaiknya, di setiap nama harus dijelaskan asal-usulnya, bukan hanya langsung tentukan nama, tanpa mengetahui penjelasan dari nama-nama yang diusulkan,” ucap Hardi, Minggu (27/9/2020).

Hardi menambahkan, pihaknya keberatan sekaligus mempertanyakan nama Kandil Bahar ini. Sebab, pengambilan keputusan rapat DPRD Bintan saat itu bukan agenda usulan nama Kandil Bahar.

“Prosedur pengambilan keputusan di DPRD itu dipertanyakan, karena tak melakukan dengar pendapat dengan ahli sejarah dan kalangan akademisi maupun masyarakat lainnya yang lebih paham,” tuturnya.

Untuk itu, Hardi menyarankan ke Pemda dan DPRD Bintan agar melakukan rapat dengar pendapat dengan akademisi, LAM, pakar sejarah, IKT Tanjungpinang dan pihak lain yang dianggap kompeten.

“Usulkan masing-masing nama, untuk dibahas dan disetujui menjadi nama bandara Tambelan,” pungkasnya. (rul)