TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyerahkan sepenuhnya kepada BP Batam, masalah penolakan masyarakat Rempang, Kota Batam.
Penolakan warga Rempang ini, terhadap relokasi yang akan dilakukan sebagai imbas dari pengembangan investasi yang akan dilakukan di kawasan tersebut.
“Kalau untuk yang masalah Rempang itu, ada juru bicaranya di BP. Silahkan tanya ke BP Batam saja,” katanya singkat, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Selasa (22/8/2023).
Sementara itu, Koordinator Umum Aliansi Pemuda Kepri, Dian Ardiani menyampaikan, beberapa perwakilan warga dari sejumlah pulau di Kota Batam melakukan aksi di Kantor BP Batam, Rabu (23/8/2023).
“Ada ribuan massa yang demo,” ucapnya.
Menurutnya, unjuk rasa itu dilakukan untuk menyampaikan keluhan dan keresahan kepada BP Batam terhadap rencana relokasi mereka.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi keresahan warga bisa tersampaikan kepada pemerintah,” sebutnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyatakan, pemerintah akan memberikan solusi terbaik kepada masyarakat Rempang jika nantinya pengembangan kawasan itu akan dilakukan.
Hal itu disampaikannya saat mengunjungi kawasan Rempang Minggu (13/8/2023). “Kita tentu memberikan solusi terbaik bagi bapak ibu semua. Yang penting, bapak ibu mendukung rencana kami, mengembangkan Pulau Rempang,” katanya, kepada masyarakat Rempang yang hadir dalam kesempatan tersebut.
Sebagaimana diketahui, di wilayah itu akan dikembangkan menjadi kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, tranportasi, perumahan hingga energi baru terbarukan.
Sejauh ini sudah ada perusahaan kaca dan solar panel terkemuka Xinyi Group dari Cina yang sudah menandatangani kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dengan investasi sebesaar Rp 172 triliun di Kawasan Rempang, Batam.(kar)
Mengembangkan dengan memindahkan penduduk yang Ada disana sama saja dengan menjual pulau itu kepada pihak asking yang ingin menguasai pulau terse but