BINTAN (HAKA) – Kapolres Bintan AKBP Riky Iswoyo menegaskan, Penyidik Satreskrim Polres Bintan melakukan penahanan terhadap mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang, Hasan atas pertimbangan asas equality before the law.
“Yakni, setiap orang sama dan setara di hadapan hukum,” tegasnya kepada wartawan, Sabtu (8/6/2024).
Sebab, kata Riky, sebelumnya polres telah menahan dua tersangka M Ridwan dan Budiman, dalam perkara tindak pidana pemalsuan lahan milik PT Expasindo, yang ada di Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur.
“Karena kasus yang sama, dengan berkas yang berbeda, terhadap dua tersangka sebelumnya kita lakukan penahanan. Untuk itu, kami juga melakukan penahanan tersangka Hasan,” ucapnya.
Selanjutnya, Penyidik Polres Bintan segera merampungkan berkas tersangka Hasan untuk dilimpahkan ke Kejari Bintan, agar dilakukan penelitian atas alat bukti dalam berkas perkara itu nantinya.
“Tersangka Hasan ditahan selama 20 hari ke depan. Berkasnya juga segera kita percepat untuk dilimpahkan ke kejaksaan,” jelasnya.
Riky menerangkan kronologi singkat pemalsuan lahan itu. Pada tahun 2014, Hasan menjabat sebagai Lurah Sei Lekop. Lalu, tersangka Ridwan saat itu sebagai Kasi Pemerintahan Lurah Sei Lekop, dan tersangka Budiman selaku juru ukur lahan.
Selanjutnya, tahun 2016, Hasan menjadi Camat Bintan Timur. Sedangkan, Ridwan naik menjadi Lurah Sei Lekop, dan Budiman masih juru ukur saat itu.
“Jadi, pengajuan permohonan surat-surat dari tingkat pemerintah kelurahan hingga ke pemerintah keecamatan,” tuturnya.
Salah satu modus operandinya adalah, 1 surat sporadik itu terbit beberapa Surat Kepemilikan Tanah (SKT), dan terbit lagi dokumen pengoperan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) yang lebih dari luas lahan sporadik itu,” tutupnya.(rul)
Bravo polri dan jajaranya