BINTAN (HAKA) – Pemkab Bintan, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Aula Kantor Bupati Bintan, pada Rabu (23/2/2022). Acara ini disejalankan dengan rembuk tahun 2022 dan launching aplikasi Sistem Layanan Pencari Kerja (Silancar).
Kegiatan Musrenbang itu dibuka oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, ditandai pemukulan Gong. Acara ini dihadiri juga Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan mengatakan, terkait berbagai pembangunan strategis di wilayah Kabupaten Bintan di tahun-tahun mendatang, perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Provinsi Kepri.
“Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak Gubernur Kepri untuk memberikan dukungan serta perhatian demi pembangunan di Kabupaten Bintan ini,” ucap Roby.
Di antaranya, jembatan Batam-Bintan. Maka, perlu perencanaan penataan wilayah terpadu. Terutama kata Roby, bagian Utara Bintan terkait sumber daya air minum guna mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan ekonomi.
Kemudian, pengoptimalan kinerja penanggulangan kemiskinan, serta keberlanjutan recovering (pemulihan) infrastruktur pasca bencana banjir.
Selain itu, Pemprov Kepri agar kiranya dapat mengakomodir kepentingan dan hak-hak nelayan Bintan untuk meningkatkan produktifitas perikanan dan kelautan mereka kedepannya.
Pasalnya, ini merupakan kewenangan Pemprov Kepri sesuai keputusan Mendagri nomor: 050-5889 tentan peralihan kewenangan perikanan dari kabupaten ke provinsi.
“Tentunya hal ini, membutuhkan kontinuitas dan penanganan terpadu dengan Pemprov Kepri,” tuturnya.
Roby menambahkan, selain fokus pada program-program pembangunan di aspek pemulihan ekonomi dan kesehatan. Pemkab Bintan, juga peningkatan kualitas SDM.
“Alhamdulillah, kerja keras kita semua menunjukkan hasil yang positif kesejahteraan masyarakat menunjukkan peningkatan. Dengan indeks pembangunan manusia dari 74,13 menjadi 74,7 pada tahun 2021. Realisasi investasi di Kabupaten Bintan mencapai Rp 21,1 triliun pada tahun 2021,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Ansar Ahmad, menyarankan kepada Pemkab Bintan, agar setiap pembangunan Bintan ke depannya, mengacu pada indikator pembangunan nasional.
Di antaranya, data-data kemiskinan, pengangguran, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, indeks pembangunan manusia, serta data indeks pendapatan perkapita.
“Sekiranya semua yang tertuang dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) ke depannya harus memperhatikan indikator pembangunan nasional,” imbuhnya. (rul)
