TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Naharudin membenarkan adanya pemotongan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri dalam APBD 2019.
Namun, ia menegaskan pemotongan tersebut bukan dikarenakan polemik yang berkembang saat ini, yakni untuk membiayai proyek multiyears Gurindam 12 serta kegiatan pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Kepri.
“(Rasionalisasi) Tidak untuk membiayai Gurindam 12 dan kegiatan dewan,” ujarnya, di Pulau Dompak, Jumat (26/10/2018) akhir pekan lalu.
Menurutnya, rasionalisasi itu dilakukan karena anggaran di APBD Pemprov Kepri yang setiap tahun terus mengalami defisit.
Untuk menyikapi hal tersebut, sehingga seluruh kegiatan di OPD Pemprov Kepri terpaksa dilakukan rasionalisasi.
“Mau tidak mau ya kita lakukan rasionalisasi. Namun, dalam rasionalisasi itu kita tidak mengesampingkan kewajiban untuk membayar gaji. Baru dari sisa anggaran yang ada kita sisipkan untuk pembangunan,” jelasnya.
Mengenai keluhan kepala OPD Pemprov Kepri yang mengeluh karena pagu anggaran banyak terpangkas di APBD 2019.
Ia menyebut, seharusnya dari awal dalam melakukan penyusunan kegiatan kepala OPD harus melihat kemampuan APBD 2019.
“Kalau kemampuan kita Rp 3,3 Triliun ya disusunlah dengan anggaran Rp 3,3 Triliun. Tidak bisa dituntut sama seperti APBD kita Rp 3,59 Triliun kemarin. Kalau seperti itu salahlah dalam teori perencanaan,” pungkasnya.(kar)
