ANAMBAS (HAKA) – Stunting di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas masih menjadi perhatian, tak terkecuali bagi empat perusahaan hulu migas yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Empat perusahaan tersebut, yakni, Harbour Energy, Star Energy (Kakap) Ltd., KUFPEC Indonesia Anambas B.V. dan West Natuna Exploration Ltd melalui mitra kerjanya Karya Cita Konsultindo (KCK).
Empat perusahaan itu menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan para Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan di Kecamatan Siantan, Kamis, (30/11/2023).
Tim KCK, Anif Muchlashin menuturkan, melalui kolaborasi ini diharapkan, penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Anambas bisa berjalan maksimal.
Menurutnya, empat perusahaan KKKS tersebut, merasa perlu untuk mendukung pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menurunkan stunting di Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Karena, dampak stunting ini sangat panjang. Harapannya persoalan stunting adalah investasi masa depan untuk menciptakan generasi emas di Kepulauan Anambas,” tuturnya.
Camat Siantan, Kaharzaman menyampaikan apresiasinya terhadap kepedulian empat perusahaan tersebut, dalam membantu pemerintah untuk menurunkan stunting di Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Kami sangat bersyukur dengan kedatangan dan keterlibatan perusahaan-perusahaan migas di sini melalui konsultannya, yang harapannya dapat membantu kami bersama-sama dalam percepatan penurunan stunting,” katanya.
Dalam FGD itu, masing-masing desa menyampaikan program dan kegiatan stunting yang nantinya akan dijalankan.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa (Kades) Sri Tanjungsalah, Penglek.
Ia menyampaikan, jika keterlibatan perusahaan migas melalui konsultannya menjadi semangat tersendiri bagi pihaknya dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Serta menjadi penguat dan pendamping kami terutama masalah data yang dari atas masih rancu dalam pendefinisiannya,” ujarnya.
Panglek juga menyampaikan, bahwa data yang akurat juga dibutuhkan untuk proses awal intervensi penanganan stunting.
“Sedangkan alat antroprometri kami terbatas sehingga harapannya ada bantuan tiap desa untuk memastikan data yang lebih valid,” tuturnya.
Sementara itu, Ahli Gizi Puskesmas, Santika menyampaikan, bahwa perlunya alat-alat ukur dan timbangan yg tersedia kurang memadai bahkan rusak di beberapa tempat.
“Serta ada juga yang masih menggunakan dacin atau timbangan beras dalam pelaksanaan posyandu di beberapa tempat,” ungkapnya.
Turut hadir dalam FGD tersebut, Kasi Kesra Sosial Kecamatan Sinantan, Kades dari Desa Sri Tanjung, Tarempa Selatan, Pesisir Timur, Terempa Timur, Tarempa Barat, Kalurahan Tarempa, dan Kalurahan Tarempa Barat Daya serta perwakilan Posyandu.(kar)
