TANJUNGPINANG (HAKA) – Fraksi-fraksi DPRD Kepri, menyampaikan pandangan umum (Pandum), terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2023 pada rapat paripurna, Senin (27/05/2024).
Juru bicara Fraksi PDIP, Taufik menyebut, bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan program bukan hanya sekedar formalitas, namun, juga menjadi bahan evaluasi ke depannya bagi pemerintah daerah.
“Terkhusus terkait pengelolaan keuangan, baik dalam hal pelaksanaannya maupun penganggaran,” ujarnya.
Taufik kemudian menjelaskan, hal ini bertujuan agar keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraannya dapat dipertahankan.
“Sedangkan kekurangannya bisa diperbaiki dengan lebih optimal, untuk yang sedang berjalan sekarang maupun ke depannya,” tukasnya.
Kemudian Juru bicara Fraksi Demokrat, Herlianto menyampaikan, fraksinya siap untuk melanjutkan Ranperda ini, karena ranperda tersebut termasuk salah satu hal yang sering dibahas tiap tahunnya.
“Kami siap untuk melanjutkan pembahasan ranperda itu,” ujarnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PKS, M Syahid Ridho mengatakan, ada beberapa potensi yang diusahakan oleh pemerintah namun belum dilaksanakan secara maksimal.
“Untuk itu pemerintah daerah harus meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah, termasuk sektor maritim sebagai potensi unggulan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, pemerintah harus lebih meningkatkan efektivitas dalam penggunaan anggaran. “Terutama pada program yang berdampak langsung pada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, juru bicara Fraksi NasDem, Harry Yanto mengatakan, Ranperda ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas hasil audit BPK sebagai bukti penguatan terhadap transparansi dan akuntabilitas.
“Dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah, dapat terlaksana dengan tertib dan bertanggungjawab,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, adapun catatan dari Fraksi NasDem yaitu, soal angka pengangguran di Provinsi Kepri menempati peringkat kedua di Indonesia.
“Dengan angka 6,94 persen dari angkatan kerja 2024, berdasarkan data BPS,” ucapnya.
Tidak hanya itu, NasDem juga memberi catatan soal penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepri yang dikategorikan lambat. “Serta pembangunan harus sesuai dengan visi misi Gubernur Kepri,” tukasnya. (sha)
