BATAM (HAKA) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menggelar pertemuan, dengan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhammad Mardiono di Graha Kepri Kota Batam, Sabtu (2/9/2023).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Ansar, menyampaikan, jika sepanjang tahun 2022, persoalan kemiskinan dan ketahanan pangan di Kepri terus mengalami perbaikan.
“Terutama dari sisi jumlah masyarakat miskin dan juga upaya penguatan ketahanan pangan dan juga pertanian,” katanya.
Ansar juga memaparkan, khusus untuk permasalahan kemiskinan ekstrem, secara umum di Kepulauan Riau juga terus mengalami penurunan.
Jika pada tahun 2021 masih terdapat 41.300 jiwa, maka pada tahun 2022 turun menjadi 29.200 jiwa, atau berkurang hingga mencapai 12.100 jiwa.
“Dengan kata lain, jika sebelumnya angka kemiskinan di Kepri ada dikisaran 1,74 persen, maka saat ini masih ada 1,2 persen. Inilah yang masih harus diselesaikan,” jelasnya.
Ansar juga menyampaikan sejumlah program untuk mengentaskan kemiskinan di Kepri. Seperti, program penyambungan listrik ke masyarakat pulau-pulau, program mikro ekonomi berupa pinjaman modal usaha dengan bunga nol persen.
“Serta ada juga program gerakan menanam cabai dengan memanfaatkan pekarangan rumah,” sebutnya.
Kepada Mardiono, Ansar menuturkan, untuk ketahanan pangan, Provinsi Kepri memang memiliki tantangan tersendiri dalam upaya penguatan ketahanan pangan dan juga pertanian.
“Salah satunya, belum mampu memenuhi sendiri secara mandiri dan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah,” ungkapnya.
Kepri juga, sambungnya, juga dihadapi dengan persoalan ketersediaan lahan pertanian sangat terbatas. Hal itu ditambah dengan keberadaan lahan yang dikelola para petani yang sebagiannya adalah lahan pinjam pakai dan bukan milik sendiri.
“Sehingga menyulitkan upaya pengembangan pertanian yang berkelanjutan,” tuturnya.
Kemudian, Kepri juga kondisi kualitas tanahnya adalah marjinal. Dengan kondisi itu, maka, membutuhkan banyak asupan pupuk dan sentuhan teknologi.
“Sementara ketersediaan pupuk sendiri terbatas dan belum ada distributor lokalnya,” ungkapnya.
Kepri juga kata Ansar, menghadapi permasalahan ketersediaan air untuk pertanian yang terbatas di pulau-pulau dan harus dibagi dengan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga.
“Ini masih ditambah dengan rentang kendali antarpulau yang cukup jauh, sehingga membutuhkan biaya distribusi yang cukup mahal,” ucapnya.
Menanggapai hal itu, Mardiono akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta terjun langsung melihat ke lapangan, guna membahas berbagai permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan juga ketahanan pangan.
“Dan koordinasi seperti ini memang akan terus dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Kepri, guna bersama – sama menyelesaikan permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan tersebut,” ujarnya.
Anggota Watimpres ini juga mengatakan, program ketahanan pangan juga akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang telah diprioritaskan pemerintah.
“Di mana salah satu targetnya adalah pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.(adv)
