Beranda Headline

Benahi Pariwisata, 4 OPD Pemko Ajukan Anggaran Rp 89 Miliar ke Pusat

0
Kepala Bapelitbang Kota Tanjungpinang, Robert Lukman-f/zulfan-hariankepri.com

TANJUNGPINANG (HAKA) – Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Tanjungpinang, mengusulkan anggaran ke pusat untuk mengembangkan pariwisata di Tanjungpinang.

Kepala Bapelitbang Kota Tanjungpinang, Robert Lukman menyampaikan, empat OPD yang mengusulkan itu, yakni Disparbud, Disperdagin, DLH dan PUPR Kota Tanjungpinang.

“Pengusulan ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik pariwisata, nanti akan direalisasikan oleh Kementerian Pariwisata,” kata Robert, Selasa (15/8/2023) kepada hariankepri.com di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang.

Ia mengatakan, Disparbud mengusulkan anggaran sekitar Rp 49 miliar. Usulan itu, akan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan taman-taman yang ada di Taman Budaya Kampung Bugis.

“Di samping itu juga untuk revitalisasi Pelabuhan Kuning Pelantar Penyengat, Tanjungpinang, karena sudah rusak berat,” sebutnya.

Sedangkan usulan Disperdagin sekitar Rp 17 miliar. Usulan itu, sesuai dengan permintaan Wali Kota, Rahma, agar membangun sentra IKM pengembangan usaha tahu dan tempe di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Selanjutnya, kata Robert, Dinas PUPR telah mengusulkan dana sekitar Rp 18 miliar untuk pembangunan 5 ruas jalan, yang lokusnya ke arah objek wisata.

“Pembanguan jalannya ke arah objek-objek wisata,” tuturnya.

Sementara DLH mengusulkan anggaran sekitar Rp 5 miliar, untuk alat pengolah sampah, pemadat sampah, dan Early Warning System (EWS) atau alat untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.

“Jumlah total yang diajukan ke pusat sekitar Rp 89 miliar,” sebutnya

Menurut Robert, proses pengajuan usulan dari OPD-OPD tersebut sudah selesai. Saat ini, tinggal verifikasi dan validasi data persyaratan.

“Persyaratan mutlak harus dipenuhi OPD-OPD agar bisa terealisasikan,” ujarnya.

Ia memprediksi, usulan anggaran untuk pembangunan di tahun 2024 itu, akan diketahui pada September 2023 mendatang.(zul)

Baca juga:  Payung Hukumnya Belum Jelas, DPRD Akan Rekom Pembatalan Kartu Kendali Elpiji 3 Kilo
example banner

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini