Oleh:
Buana F Februari
PNS Pemko Tanjungpinang
PEKERJAAN sebagai pegawai pemerintah, atau yang biasa disebut ASN, di zaman sekarang ini sudah menjadi impian banyak orang.
Maka tak heran, banyak kalangan muda masa kini yang dalam dirinya tersemat keinginan menjadi seorang ASN, ketimbang mencoba menjadi pengusaha atau bekerja pada sektor swasta.
Padahal kalau boleh jujur, bumi segantang lada Provinsi Kepulauan Riau, tempat aku berdomisili ini, sesungguhnya adalah anugerah Allah SWT yang sangat kaya akan Sumber Kekayaan Alam (SKA).
Kepri terletak pada posisi strategis di Selat Malaka dan laut Cina Selatan. Bila daerah ini dipimpin oleh orang yang paham tata kelola dan bisa membaca peluang, maka akan banyak putra tempatan yang tak lagi bercita cita menjadi ASN.
Ai sudahlah. Pada tulisan kali ini, aku tak nak bercakap pasal siapa yang layak memimpin Kepulauan Riau, sebab yang nak maju pun itu-itu juga, laki bini atau bapak anak gitulah.
Yang sekarang coba aku kupas adalah, penerapan sistem presensi digital, berbasis aplikasi pada perangkat gadget/ponsel pintar yang diberi nama SIAP Kepri.
Aplikasi ini sudah digunakan oleh pegawai di lingkungan Pemprov Kepri, dan Pemko Tanjungpinang. Aplikasi seperti ini bukanlah temuan baru yang mencengangkan.
Biasanya, ini merupakan bentuk proyek perubahan peserta Diklatpim, yang diikuti para pejabat. Yang umumnya calon Sekretaris Daerah. Jadi kalau ganti Kepala Daerah atau Sekda, boleh jadi aplikasinya pun ikut non job.
Berinovasi serta punya ide kreatif boleh-boleh saja, dengan membuat terobosan presensi atau absen secara digital. Namun, ada hal-hal yang terlupakan saat aplikasi ini diterapkan.
Yaitu faktor perangkat atau gadget yang menjadi alat utama, untuk melakukan absen datang maupun pulang. Tidak semua pegawai Pemprov atau Pemko, baik yang ASN maupun yang non ASN, memiliki perangkat HP yang memadai.
Bahkan masih ada yang menggunakan HP “senter”. Dengan penerapan aplikasi berbasis Android dan IOS, maka mau tidak mau memaksa mereka yang bukan pengguna ponsel pintar, jadi terpaksa membeli perangkat tersebut.
Sementara, kita semua tengah didera kondisi ekonomi yang sulit akibat dampak pandemi Corona. Lalu dengan memiliki HP bukan berarti persoalan selesai.
Penggagas aplikasi ini kurang cermat memperhitungkan, bahwa tak semua orang yang punya HP itu pasti punya pulsa atau kuota internet.
Hal ini diperparah dengan masih ada OPD yang belum memiliki fasilitas WiFi mumpuni. Malah ada yang sinyal aja hilang timbul. Dengan kondisi internet buruk aplikasi juga tak valid digunakan.
Terlepas dari sekelumit persoalan itu, ternyata aplikasi siap Kepri sangat memudahkan bagi sebagian ASN maupun honorer.
Karena ya itu tadi. Sesuai judul tulisan ini, aplikasi siap Kepri, menyelesaikan kehadiran tanpa kehadiran. Dengan adanya aplikasi ini absen dapat dilakukan tanpa harus menunjukkan wujud fisik kehadiran.
Modus yang paling gampang, datang pagi absen, lalu keluar ngopi atau langsung pulang. Absen pulang nanti dapat dilakukan meskipun kantor sudah tutup, mudah kan?.
Aplikasi absen ini menjadikan tolak ukur kinerja pegawai lebih dominan, pada poin kehadiran tanpa diikuti dengan penilaian kinerja berbasis bukti kerja.
Sehingga muncul ungkapan, kerja tak kerja yang penting absen. Kehadiran yang tidak disertai kinerja juga banyak ditemukan. Hadir di ruangan yang ber AC bikin meriang.
Lampu terang benderang, duduk santai kaki menyilang, drama Korea yang buat hati tak tenang, yang macam gini lebih bagus tak usah datang.
Untuk pihak-pihak tertentu dapat fasilitas khusus dengan rentang wilayah absen lebih luas. Semisal Camat yang dia bisa absen di seluas wilayah kecamatannya.
Untuk Kepala OPD tentu dapat juga fasilitas semacam ini. Jadi kalau mau fair aturan itu harusnya berlaku adil tanpa ada pilih kasih
Dugaan adanya oknum yang bermain memanfaatkan celah kelemahan aplikasi, juga mulai terendus. Mengingat tingginya permintaan fasilitas kelonggaran dalam melakukan absen aplikasi.
Sebagai seorang ASN, aku pun tak luput dari keinginan berbuat curang seperti itu. Tapi aku menyadari, benang kusut dari indikator kemerosotan tingkat kedisiplinan ASN dan non ASN bukan semata faktor absen tapi lebih soal kesejahteraan.
Percayalah Pak Gubernur dan Bu Wali Kota, kami pasti disiplin dan kami patuh dan taat aturan. Tapi kami mohon bapak dan ibu jangan sibuk persiapan maju Pilkada 2024 saja, perhatikan juga nasib kami para ASN yang Tunjangannya (TKD/TPP) tertatih-tatih, karena gaji tak bisa diharap lagi. Kawan-kawan non ASN juga tolonglah diperhatikan, dan perjuangkan menjadi PPPK.
Jika ingin memotivasi agar ASN dan non ASN disiplin dan kinerjanya optimal, maka tempat kan orang sesuai kompetensi dan keahlian, benahi sistem kerja, tugas dan fungsi (Tusi) yang jelas, pemberian TPP/TKD yang berkeadilan, berikan kesempatan tugas/izin belajar bagi ASN agar pangkat nya tidak mentok.
Lengkapi fasilitas umum di lingkungan kantor seperti (penyediaan Tempat Penitipan Anak, kantin, apotek, pangkas rambut, minimarket, kedai kopi, dll). Dengan tersedianya fasilitas tersebut tidak ada alasan meninggalkan kantor. Bahasa kerennya my office is my second home.***
