TANJUNGPINANG (HAKA) – APBD Provinsi Kepri tahun 2022 ini, mengalami defisit sebesar Rp 200 miliar. Hal ini dibenarkan anggota Banggar DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin.
Menurutnya, defisit tersebut terjadi karena pendapatan dari sektor pajak kendaraan yang belum maksimal. Hingga semester I tahun anggaran 2022 ini pendapatan dari sektor tersebut secara persentase baru terealisasi sebanyak 60 persen.
“Idealnya itu 75 persen. Kalau bisa sampai 75 persen, maka akan ada yang bisa terselamatkan (tidak defisit),” katanya, kepada hariankepri.com, Kamis (28/7/2022).
Selain itu sambungnya, Silpa di tahun anggaran 2022 yang angkanya tergolong cukup tinggi, juga menjadi faktor pemicu terjadinya defisit di tahun anggaran 2022 ini.
Sebagai solusi untuk mengatasi defisit tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri ini mengatakan, bahwa ada sejumlah opsi yang bisa dijalankan untuk menutup defisit anggaran di APBD 2022 ini. Seperti, menggesa realisasi PAD dan mencari PAD baru.
“Ini yang sedang kita evaluasi bersama dinas terkait,” tuturnya.
Kemudian, melakukan refocusing terhadap sejumlah anggaran di seluruh OPD Pemprov Kepri. Adapun anggaran yang diprioritaskan untuk direfocusing seperti anggaran kegiatan di hotel dan juga anggaran perjalanan dinas.
“Termasuk perjalanan dinas dewan sebagian mungkin masuk ya, tapi yang diutamakan untuk OPD-OPD dulu yang tidak terlalu urgent, karena masih bisa virtual sekarang,” jelas Politisi PKS ini.
Bila hal itu belum juga mencukupi untuk menutup defisit, maka, selanjutnya, yakni dengan memangkas anggaran pokok pokiran (pokir) para anggota DPRD Provinsi Kepri.
“Tapi yang saat ini diprioritaskan untuk di-refocusing yakni anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan di OPD. Alasannya, pokir memang belum masuk ke radar sana. Tapi kalau dari hasil refocusing tidak mencukupi akan tetap dimasukkan,” paparnya.
Menurutnya, penyebab, anggaran pokir DPRD menjadi solusi terakhir untuk mengatasi defisit, karena, anggaran pokir tersebut peruntukkan langsung berhubungan dengan masyarakat.
“Karena itu, kami tekankan ke Pemprov Kepri bagaimana PAD bisa menambah sehingga pokir tidak terganggu. Karena pokir ini langsung berhubungan dengan masyarakat. Seperti semenisasi jalan dan segala macam, itukan janji ke masyarakat,” pungkasnya.(kar)
