BINTAN (HAKA) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bintan, mengumumkan 10 tenaga honorer yang mengabdi di sejumlah OPD diberhentikan, pada Jumat (15/7/2022).
Menurut Kepala BKPSDM Bintan, Edi Yusri, pemecatan 10 pegawai honorer itu dari permintaan kepala OPD masing-masing. Atas hasil laporan evaluasi kinerja pada Januari 2022 hingga pertengahan Juli 2022 ini. Namun, dirinya enggan menyebutkan instansi OPD nya.
“Keputusan itu, kita lakukan atas laporan dan permintaan dari OPD,” tegas Edi, Sabtu (16/7/2022).
Edi menerangkan, alasan 10 honorer yang diberhentikan di antaranya, jarang masuk kantor hingga berbulan-bulan. Ada juga yang minta mundur.
“Tapi, kebanyakan para honorer yang dipecat itu, jarang sekali masuk (bolos) dari kerjaan kantor di OPD masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Bintan juga mengevaluasi setiap Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Harian Lepas (THL) maupun tenaga honorer di seluruh OPD yang berjumlah 2.400-an orang.
“Mulai Juli ini, mereka dievaluasi secara berkala baik dalam tingkat OPD maupun secara keseluruhan,” tutur Edi.
Sehingga, sambung Edi, skema kinerja seluruh tenaga Non PNS di lingkup Pemkab Bintan bisa terus maksimal ke depannya. Kemudian, untuk menganalisa letak kekurangan dan kelemahan kedisiplinan mereka.
“Keseluruhan pembinaan PTT dan honorer itu, ditangan Kepala Daerah, dan yang evaluasi kinerja mereka itu Sekda. Sementara, untuk yang THL seperti guru dan petugas kebersihan, itu tanggungjawab masing-masing OPD,” imbuhnya.
Pemberhentian para honorer dimaksud berkaitan dengan hasil rapat Pj Sekdakab Bintan Ronni Kartika bersama semua Kepala OPD di Aula Kantor Bupati Bintan, Selasa (12/7/2022).
Ronni mengatakan, kinerja seluruh pegawai baik PNS maupun non PNS di lingkup Pemkab Bintan perlu dievaluasi secara berkelanjutan, di setiap tingkat OPD. Sehingga, birokrasi dapat berjalan lebih maksimal lagi.
“Evaluasi ini tujuannya untuk melihat bersama, dimana letak kekurangan dan kelemahan yang harus kita lengkapi. Intinya mendisiplinkan diri, kuncinya pada diri kita masing-masing,” terang Ronni.
Rony menerangkan, data evaluasi dalam form penilaian tahunan, bukan sekedar diisi secara formalitas saja. Untuk itu, ia meminta agar setiap pejabat di dinas masing-masing harus profesional dalam memberikan penilaian secara proposional.
Sebab, di situlah merupakan instrumen serta pengukuran kinerja pegawai secara keseluruhan dilakukan. Di antaranya, semua PTT, Honorer dan THL diberikan pembekalan serta motivasi terkait sinergitas kerja internal maupun eksternal organisasi.
“Silahkan bimbing, arahkan dan tegur, jika terdapat hal yang perlu mendapat teguran. Silahturahmi dan komunikasi yang baik, terus dibina,” pungkasnya. (rul)
