Beranda Headline

Akhir Agustus Presiden Jokowi ke Karimun, Hadiri GTRA Summit 2023

0
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad usai mendarat di Bandara Internasional RHF Tanjungpinang, pada Senin (24/1/2022) lalu-f/istimewa-BPMI Setpres

TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, di akhir Agustus 2023 ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan datang ke Kabupaten Karimun, untuk menghadiri Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023.

“Selama acara tersebut, sebanyak 2.000 sertifikat akan diberikan secara gratis kepada masyarakat dan nelayan di atas laut,” katanya, pada Rabu (2/8/2023).

GTRA Summit yang berlangsung di Karimun, pada 28 – 30 Agustus 2023 bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Rangkaian, kegiatan GTRA Summit 2023 diawali dengan Kick Off Meeting GTRA Summit Road to Karimun 2023 oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto di Hotel Artotel Suite Mangkuluhur, Jakarta, pada, Selasa (11/4/2023) lalu.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dalam kick off meeting tersebut, memaparkan kesiapan Provinsi Kepri sebagai tuan rumah GTRA Summit 2023.

Ansar mengatakan, ada empat isu utama yang akan diangkat dalam GTRA Summit 2023, pertama yakni, penguatan skema legalisasi aset untuk pemukiman di atas air, pulau–pulau kecil, dan pulau kecil terluar.

“Kemudian, resolusi penyelesaian konflik agraria yang terkait dengan kewenangan lintas sektor, dalam hal ini seperti BUMN/BUMD, BMN, kawasan hutan, pertambangan, transmigrasi dan tata ruang,” paparnya.

Sedangkan, isu ketiga, adalah soal arah kebijakan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi dan percepatan pemenuhan target sertifikat tanah transmigrasi.

Isu keempat atau yang terakhir kata Ansar, adalah percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.

“Tentu, dalam penyelesaian terkait 4 isu tersebut perlu dilakukan koordinasi, diskusi dan sinkronisasi dengan berbagai kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terkait,” ujarnya.(adv)

Baca juga:  Jembatan Batam-Bintan Resmi Masuk Program Nasional Tahun 2020

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini