TANJUNGPINANG (HAKA) – Belum lama ini, PT TMB BUMD Tanjungpinang ingin melakukan assessment (penilaian), terhadap seluruh karyawan yang ada di perusahaan daerah tersebut.
Hal itu dilakukan, karena karyawan yang ada dinilai berlebihan dari segi jumlah. Direktur Utama PT TMB BUMD Tanjungpinang, Fahmy mengatakan, adapun jumlah karyawan yang ada di BUMD tersebut sebanyak 75 karyawan.
“Semuanya akan di-assessment, mungkin pekan ini akan dilakukan, sekarang lagi persiapan,” ujarnya sepekan yang lalu, saat memantau pasar baru Tanjungpinang bersama Wakil Wali Kota Tanjungpinang.
Namun, alih-alih mau assessment, tersiar kabar Direksi BUMD yang baru telah menambah karyawan, dengan mengangkat satu orang sebagai Kepala Divisi.
Bukan itu saja. PT TMB juga berniat pindah kantor, dari yang sekarang di daerah Potong Lembu Tanjungpinang, ke ruko di Jalan Basuki Rahmat.
“Katanya mau efisiensi, kok malah nambah karyawan setingkat kepala divisi, dan nyewa ruko untuk kantor,” ungkap sumber hariankepri.com yang enggan disebutkan namanya.
Saat dikonfirmasi, Direktur Utama PT TMB BUMD Tanjungpinang, Fahmy enggan berkomentar saat dihubungi awak media ini. “Nanti telpon saya lagi ya, saya lagi rapat TPID di Jakarta,” ungkapnya singkat melalui telpon seluler, Kamis (24/10/2019) lalu.
Awak media ini mencoba lagi menghubungi lewat pesan singkat (whatsapp) dengan pertanyaan apakah benar menambah karyawan baru, Fahmi lagi-lagi tidak merespon pertanyaan awak media ini.
Hal serupa juga dilakukan Direktur PT TMB BUMD Tanjungpinang, Irwandy yang enggan menjawab pertanyaan tersebut, kendati status pesan whatsapp telah terbaca (centang dua biru).
Angggota DPRD Kota Tanjungpinang, Reni angkat bicara terkait adanya penambahan karyawan tersebut.
“Kita itu menginginkan mereka merampingkan atau merestrukturisasi, bukan malah nambah. Kalau misalnya kekurangan divisi, ya diambil saja dari orang dalam BUMD tersebut siapa yang bisa, jangan pula ada alasan tidak ada yang ahli di bidang itu,” ungkapnya.
Sedangkan mengenai penyewaan kantor baru, Reni menilai, kalau hal tersebut benar-benar dilakukan sangat tidak wajar dilakukan.
“Kenapa jauh kali sewa kantornya, karena sampai saat ini bisnis yang mereka kelola itu hanya pasar. Lebih bagus cari tempat yang lebih dekat di daerah pasar, agar pedagang tidak sulit mengurus segala sesuatu,” imbuhnya.
Reni pun tidak mengetahui persis, apakah Kantor BUMD yang sekarang ini yang terletak di wilayah potong lembu itu, apakah sewa atau sudah menjadi aset.
“Kalau sudah menjadi aset, tinggal renovasi saja. Lagipula kalau nyewa, otomatis nambah pengeluaran lagi,” pungkasnya.(zul)
