TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang belum bisa memastikan, bahwa 517 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru dilantik dapat menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tidak.
Menurut Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, PPPK tidak menerima TPP lantaran tidak ada anggaran. “Tidak ada uangnya, mau macam mana?,” ujarnya kepada hariankepri.com, Kamis (19/6/2025).
Pemko berupaya untuk menganggarkan pada 2026 mendatang. Kendati begitu, Lis belum dapat memastikan apakah tahun depan dapat dianggarkan melalui APBD. Ia menyebut, masih tergantung ketersediaan anggaran.
“Kita lihatlah, mudah-mudahan ada anggaran tersedia untuk kita berikan kepada PPPK. Kalau untuk tahun depan kita lihat dulu ketersediaan anggaran, jadi belum bisa kita janjikan, karena kita lihat kemampuan anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, Sekda Tanjungpinang Zulhidayat menyampaikan, kondisi anggaran APBD Tanjungpinang memang belum memungkinkan untuk membayar TPP 517 PPPK yang baru dilantik ini. Apalagi untuk pembayaran TPP PPPK tersebut membutuhkan anggaran miliaran.
Sekda meminta ratusan PPPK dapat mengerti dengan kondisi keuangan daerah ini. “Kita berharap di tengah kondisi pendapatan daerah seperti ini, kita minta kawan-kawan untuk dapat mengerti,” ucapnya.
Di tengah krisis anggaran ini, Pemko lebih memprioritaskan untuk membayar gaji PPPK. Menurutnya, gaji yang diterima PPPK ini telah mengalami peningkatan dibandingkan masih menjadi honorer.
“Kita memang berfikir ditengah kondisi sekarang ini kita prioritaskan gajinya dulu, itukan ada peningkatan sekitar tiga kali lipat dari yang diterima sekarang,” imbuhnya. (sah)
