TANJUNGPINANG (HAKA) – Plt Gubernur Kepri Isdianto menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepri dan Kabupaten Natuna menyetujui 500 kapal nelayan Pantura, untuk beroperasi di wilayah perairan Natuna.
Karena menurut Isdianto, hal ini sesuai kesepakatan bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Kementerian KKP Edhy Prabowo beserta jajaran kementerian lainnya, usai kunjungan kerja di Kabupaten Natuna.
“Dengan syarat, sepanjang nelayan Pantura memberikan kontribusi pendapat asli daerah (PAD) Kabupaten Natuna. Selain itu, mereka mencari ikan di atas 12 mil,” ucap Isdianto, saat sambutan dihadapan Menkopolhukam dan rombongan, di Gedung Daerah Kepri, Tanjungpinang, Rabu (15/1/2020).
Artinya, ini lebih bagus daripada dimanfaatkan nelayan-nelayan asing seperti China dan nelayan negara lainnya.
“Saya kira ini tidak menjadi masalah. Dan kewenangan kita, Provinsi Kepri nol sampai 12 mil,” tuturnya.
Sedangkan solusi, untuk nelayan Natuna dari Kementerian KKP Edhy Prabowo berserta jajarannya, akan memberikan bantuan berupa alat tangkap dan kapal maksimal ke depannya.
Teknis penyaluran bantuannya, Isdianto menyarankan kepada Edhy, melalui kelompok nelayan yakni koperasi yang akan dibentuk nantinya.
“Bantuan itu, bentuknya bukan perorangan, karena bantuannya besar sehingga harus kelompok,” terangnya.
Melalui kesempatan itu, Isdianto mengimbau seluruh elemen masyarakat Kepri, khususnya nelayan Natuna agar tidak mempersoalkan lagi 500 nelayan Pantura tersebut.(rul)
