TANJUNGPINANG (HAKA)-Hasil dari investigasi dan evalusi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akhirnya selesai juga. Evaluasi dan rekomendasi yang diterbitkan oleh KASN ini, tidak terlepas dari polemik pelantikan jilid I, II dan III yang dilakukan Gubernur Kepri Nurdin Basirun sejak akhir 2016 silam. Disusul lagi dengan adanya tim interpelasi DPRD Kepri yang mengadukan persoalan tersebut ke KASN.
“Setahu saya hasilnya sudah ada, dan surat itu sudah diterima oleh Pemprov Kepri,” ungkap anggota DPRD Kepri Rudi Chua yang juga mantan anggota Tim Interpelasi DPRD Kepri kepada hariankepri.com.
Secara detil kata Rudi, ia tidak bisa menjelaskan secara gamblang mengenai surat yang diberikan KASN kepada Pemprov Kepri. Namun pada intinya, ada rekomendasi yang harus dipatuhi oleh pemprov, khususnya pada proses pelantikan terakhir pada Januari 2017 silam, yang dilakukan melalui proses Open Bidding.
“Yang menjadi titik berat atau fokus KASN adalah pelantikan yang terakhir. Yang sebelum-sebelumya juga, tapi yang hasil open bidding harus direview kembali,” jelasnya.
Persoalan yang muncul dan menjadi konsentrasi KASN ada pada nilai masing-masing calon kepala SKPD yang kala itu mengikuti seleksi open bidding. “Saya tidak bisa paparkan, karena secara resmi DPRD belum menerima surat tersebut,” tegasnya.
Ditanya soal kekuatan hukum dari rekomendasi yang diterbitkan oleh KASN, Rudi menjawab, putusan atau rekomendasi KASN itu sifatnya final dan mengikat. Bahkan apabila tidak diindahkan oleh kepala daerah, KASN bisa mengadukan hal ini kepada Presiden RI melalui mendagri.
“Saya tidak tahu secara pasti apa putusan pemprov. Bisa jadi mutasi lagi,” tukasnya.
Dari data yang diperoleh hariankepri.com, kesalahan yang dilakukan pemprov saat proses open bidding cukup fatal, yang mengakibatkan ada rekomendasi dari KASN yang mengarah pada kocok ulang pengisian jabatan kepala SKPD pemprov.(fik)
