Beranda Headline

Menuju 100 Tahun Kongres Kebudayaan, Kemendikbud Himpun Pokok Pikiran

0
Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid foto bersama dengan tamu undangan usai pembukaan lokakarya penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah di Hotel CK. Kamis malam

TANJUNGPINANG (HAKA) – Sempena penyelenggaraan menuju 100 tahun kongres kebudayaan Indonesia, yang akan dilakukan November 2018 mendatang.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, melaksanakan lokakarya penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten/Kota, sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Lokakarya yang dilakukan Kemendikbud kali ini di klaster 5, yaitu meliputi Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Riau dan Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini diresmikan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Asisten II, Samsul Bahrum di Hotel Ck, Kamis (5/4/2018) malam.

Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid menyampaikan, kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui metode penyusunan strategi kebudayaan yang dimulai dari kabupaten/kota yang ada di wilayah klaster 5.

Yang hadir di kegiatan ini, kata dia, yakni kepala dinas dari kabupaten kota dan provinsi yang nantinya akan melaksanakan di lapangan langsung.

“Melibatkan pemangku kepentingan, seperti komunitas, seniman dan kebudayaan agar bisa sama-sama duduk untuk merumuskan, apasih yang menjadi masalah, hambatan dan sebagainya,” katanya, usai acara.

Dengan demikian, dirinya berharap kepada pihak-pihak yang hadir dalam kegiatan ini, bisa bersama-sama gotong royong untuk melakukan pencatatan perumusan pokok pikiran ini sampai mendapatkan menunjukan staretgi ditingkat nasional nantinya.

“Semoga pada bulan November nanti ada perwakilan dari kabupaten dan provinsi bisa ikut dalam kongres kebudayaan,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kepualauan Riau, Toto Sucipto mengatakan, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, nantinya bisa menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan tetutama dalam hal-hal yang berhubungan dalam kebudayaan.

“Karena selama ini kebudayan selalu disisihkan, bahkan hanya dianggap sesuatu yang tidak menghasilkan.
Dan juga bisa menjadi acuan hukum dijadikan dasar dalam pembangunan-pembangunan secara keseluruhan,” pungkasnya (zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here